- Kemenlu Tidak Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi-

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) berulang kali menyatakan akan memberikan sanksi terhadap semua aktor yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi tagihan biaya tiket (refund ticket) perjalanan dinas di institusinya. Namun hingga saat ini Kemenlu secara resmi tidak juga mempublikasikan jumlah dan nama-nama yang telah dijatuhkan sanksi sesuai hasil pemeriksaan Inspekstorat Jenderal Kemenlu.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera memeriksa asal-usul harta kekayaan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo, yang dilaporkan ke komisi itu pada 9 Februari lalu. Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho mengatakan, dari dokumen serupa per 14 Juni 2006, harta hibah bekas Direktur Jenderal Pajak ini sekitar Rp 25,9 miliar atau 97,6 persen dari total kekayaannya.

''Kalau dilihat korelasi jabatannya, angka itu mencurigakan,'' ujar Emerson kemarin. ''KPK harus segera melakukan penelusuran.''

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Haryono Umar menyatakan tengah menelusuri asal-usul kekayaan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo. Namun, menurut dia, harta yang diverifikasi komisi antikorupsi adalah harta yang dilaporkan Hadi pada 9 Februari lalu, bukan harta kekayaan yang dilaporkan sebelumnya sewaktu dia menjabat Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan pada 2001-2006.

Komisi Hukum DPR juga siap menelusuri dugaan mafia hukum dalam kasus tersebut.

Komisi Yudisial menyatakan kesiapannya mengusut dugaan adanya mafia hukum dalam proses hukum Vincentius Amin Sutanto, pembongkar kasus penggelapan pajak Asian Agri Group senilai Rp 1,4 triliun. Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas meminta Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum melaporkan dugaan adanya praktek mafia hukum dalam kasus tersebut. "Kami siap menindaklanjuti bila ada aparat hukum yang melanggar kode etik," katanya kepada Tempo kemarin.

"Kalau jawabannya mengambang, berarti sedang (melakukan) negosiasi."

Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat ngotot tetap akan menyebut sejumlah nama orang yang bertanggung jawab dalam kasus Bank Century saat pembacaan kesimpulan hasil Panitia Khusus Angket Bank Century pada 2 Maret mendatang. Fraksi-fraksi yang berkukuh itu adalah Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan PDI Perjuangan.

Indonesia Corruption Watch meminta Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengambil alih penanganan dugaan korupsi tagihan tiket dan gratifikasi di Kementerian Luar Negeri. Selain itu, pejabat yang diduga terlibat dicegah bepergian ke luar negeri agar tidak mengganggu pengumpulan bukti dan keterangan.

Gerakan Ekstraparlemen Siapkan Unjuk Rasa Lagi

Fraksi-fraksi DPR di Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century, Senin (22/2) malam, akan menyampaikan pandangan fraksi terhadap hasil kerja Tim 15 dalam rapat pleno Pansus Century.

”Sesuai kesepakatan hasil rapat Pansus, Sabtu lalu, Senin malam ini masing-masing fraksi akan menanggapi hasil kerja Tim 15 yang mengerjakan laporan akhir Pansus dibantu tim ahli,” tutur anggota Pansus Century dari Fraksi Partai Golkar, Ade Komarudin, Minggu.

Persiapan perumusan hasil akhir Pansus Angket Bank Century masih diwarnai pertentangan dua kubu. Satu pihak meminta kesimpulan dan rekomendasi Pansus Angket Century tidak menyebutkan nama pejabat yang terkait. Kubu lain yang dimotori Golkar dan PKS justru meminta pansus dengan tegas mengungkapkan nama-nama tersebut.

''Sri Mulyani, Boediono, dan Raden Pardede adalah yang utama disebut. Sudah jelas keterlibatan mereka," kata Bambang Soesatyo, anggota Pansus Century, yang ditemui di Kantor DPP Hanura, Jakarta, kemarin (21/2).

Meski menuai kritik, Mabes Polri tetap teguh membantu Dirjen Pajak mengusut kasus penggelapan pajak. Besok (23/2) korps Bhayangkara itu bakal meneken nota kesepahaman (MoU) dengan Dirjen Pajak. Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Ito Sumardi mengatakan, penandatanganan MoU itu menegaskan komitmen Mabes Polri dalam pengusutan kasus penggelapan.

Aktivis Cinta Indonesia Cinta Antikorupsi (Cicak) khawatir dengan melemahnya pengawasan internal di tubuh KPK. Cicak bahkan menilai akuntabilitas KPK kalah bila dibandingkan dengan Mahkamah Agung dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).