Terbongkarnya praktek tak terpuji dalam penanganan kasus yang melibatkan pegawai Pajak sungguh memalukan dan memprihatinkan. Ternyata mafia hukum masih sangat marak dan mafia kasus tetap "bergentayangan" mengikuti langkah para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Tak terbantahkan lagi, penyuapan gencar dilakukan para mafia kasus untuk memuluskan proses hukum para pelaku kejahatan agar terhindar dari jerat hukum.

Makelar kasus (markus) pada hakikatnya mencerminkan pengertian intervensi terhadap suatu proses administrasi, dalam hal ini proses penegakan hukum. Berbeda dengan proses intervensi lainnya yang mungkin bertujuan positif, markus meletakkan “memenangkan klien dengan segala cara” sebagai kepentingan dan tujuan. Perlu digarisbawahi bahwa target markus tidak selalu harus berupa tindakan yang menyimpang dari hukum, tetapi juga, seperti dalam dunia perdagangan, tampil sebagai makelar yang profesional, dengan menjembatani kepentingan pihak-pihak terkait.

Ada iming-iming motor Harley Davidson seharga Rp 400 juta oleh Gayus.

Tim khusus Markas Besar Kepolisian RI kemarin memeriksa Kepala Kepolisian Daerah Lampung Brigadir Jenderal Edmond Ilyas serta Direktur II Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Brigadir Jenderal Raja Erizman. “Pemeriksaan oleh dua tim terpisah,” kata juru bicara Markas Besar Polri, Inspektur Jenderal Edward Aritonang.

Belum menyentuh pejabat tinggi Kementerian.

Kejaksaan Agung menetapkan lima tersangka baru kasus dugaan korupsi markup tiket diplomat di Kementerian Luar Negeri. Menurut Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendy, kelima tersangka tersebut berasal dari pihak biro perjalanan. ”Kini semuanya menjadi sepuluh tersangka,” ujar Marwan setelah menghadiri acara coffee morning di Kejaksaan Agung kemarin.

Presiden Minta Mafia Hukum di Luar Kementerian Keuangan Diusut

Gayus HP Tambunan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rabu (31/3), bersedia menyerah. Dalam pemeriksaan awal di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, setibanya di Indonesia, Gayus menyebut perusahaan yang memberinya dana dan sejumlah nama yang diduga terlibat aksinya.

Direktorat Jenderal Pajak menyerahkan nama 15.000 pegawai di direktorat itu ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk diselidiki kekayaannya. Informasi dari PPATK menjadi pembanding bagi Ditjen Pajak untuk mengukur kekayaan mereka.

Menurut Direktur Jenderal Pajak Mohammad Tjiptardjo di Jakarta, Rabu (31/3), hal itu salah satu upaya penguatan reformasi birokrasi, yakni dengan menggali informasi kekayaan dan penghasilan pegawai di Ditjen Pajak, terutama di unit-unit yang rawan korupsi dan pelanggaran.

Sejak 24 Maret lalu, Gayus HP Tambunan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, bersama istrinya, Milana Anggraeni, dan tiga anaknya ”tinggal” di Singapura. Mereka menginap di Hotel Meritus Mandarin di kawasan Orchad Road, Singapura, kamar 2105.

Harga kamar di hotel itu per malamnya mulai 320 dollar Singapura untuk deluxe room sampai dengan 1.440 dollar Singapura untuk presidential suite. Jika dialihkan ke rupiah, lebih kurang Rp 2,1 juta-Rp 9,5 juta per kamar.

Di hotel itu, Gayus, yang menjadi buron Polri terkait makelar kasus, bersembunyi selama ini.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengganti majelis hakim yang menangani perkara banding sengketa tanah antara PT Sabar Ganda dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hal itu menyusul terungkapnya penyuapan oleh pengacara Adner Sirait terhadap hakim Ibrahim yang diduga terkait perkara sengketa itu. ”PT TUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) mengganti tim majelis hakim dalam perkara ini. Terkait penyuapan kita serahkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” kata Ketua PT TUN Jakarta Sudarto di Jakarta, Rabu (31/3).

Suasana kerja di Direktorat Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan tidak lagi nyaman. Rekan-rekan Gayus Tambunan tetap masuk kerja, tetapi saling mencurigai satu sama lain. Pekerjaan pun terhambat karena semua atasan Gayus di Direktorat Keberatan dan Banding telah dibebastugaskan.

Direktur Kepatutan Internal Transformasi Sumber Daya Aparatur Ditjen Pajak Bambang Basuki menyatakan, ketidaknyamanan itu tidak bisa terhindarkan. ”Kami mengupayakan untuk meminimalkan dampak dengan pemberian informasi dan pembekalan,” katanya, Rabu (31/3).

Jaksa Agung: Banyak Keanehan

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy mengatakan, aliran uang ke rekening Gayus Tambunan mengindikasikan adanya perbuatan pidana, yaitu korupsi. Keterangan Marwan ini bertentangan dengan hasil penelitian jaksa peneliti perkara Gayus.