Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum akan membongkar praktik mafia pertambangan di daerah. Hal ini dilakukan karena rakyat dan negara dirugikan akibat praktik pertambangan yang melanggar hukum dan merusak lingkungan.

Hal itu dikemukakan Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana di sela-sela seminar ”Perlindungan Hukum dalam Berinvestasi” di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (17/4).

Negara saat ini sedang dalam kondisi ”darurat mafia hukum”. Buktinya, praktik mafia hukum merasuki seluruh institusi penegak hukum. Ironisnya, hingga saat ini belum ada komitmen pemerintah untuk membersihkan institusi penegak hukumnya.

Demikian dikemukakan Koalisi Masyarakat Sipil di Jakarta, Minggu (18/4), menyikapi proses hukum yang tak kunjung tuntas di institusi penegak hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menangani kasus fee Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang diduga mengalir ke sejumlah pejabat di enam daerah. Sebelum memulai penyidikan, KPK men-deadline sebulan kepada para penerima gratifikasi tersebut untuk mengembalikan dana itu ke negara.

''Kami akan mengirimkan semacam surat peringatan kepada instansi pemerintah penerima BPD di seluruh Indonesia. Terhitung sebulan sejak menerima surat, yang bersangkutan harus mengembalikan dana imbalan tersebut,'' tegas Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Mochammad Jasin ketika dihubungi kemarin (18/4).

Penyelidikan kasus Bank Century oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum juga beralih ke tahap penyidikan terus disorot para anggota dewan. Anggota Komisi III DPR (membidangi hukum) akan melakukan inspeksi ke KPK hari ini. KPK merespons positif rencana kedatangan para anggota DPR tersebut.

''Kami siap saja kalau memang anggota komisi III akan datang ke KPK. Tidak ada masalah sama sekali. Silakan saja kalau ingin melihat atau mengajukan pertanyaan terkait penanganan kasus Century,'' kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar ketika dihubungi kemarin (18/4).

Robin Hood di Perumahan Taman Pondok Legi IV

SATU di antara sepuluh tersangka yang dibekuk Unit Pidum Satreskrim Polwiltabes Surabaya adalah Siswanto, beralamat di Taman Pondok Legi IV, Sidoarjo. Pasalnya, polisi mengenalinya sebagai wajah lama di dunia mafia pajak.

Besok (Selasa, 20/04) akan menjadi momen menentukan bagi mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji. Keterangan Susno akan dikonfrontasi dengan keterangan para tersangka kasus Gayus Tambunan, termasuk Syahril Djohan (SJ). Susno akan dipanggil sebagai saksi.

Surat panggilan Polri sudah diterima jenderal bintang tiga nonjob tersebut. Surat bernomor S.Pgl/160/IV/2010/Pidkor & WCC itu tidak memakai pangkat di depan nama. ''Hanya tertulis Drs Susno Duadji SH, tanpa ada penyebutan pangkat,'' kata salah seorang pengacara Susno Zul Armain kemarin.

KASUS mafia pajak yang diungkap Unit Pidum Satreskrim Polwiltabes Surabaya dilaporkan terbesar berdasar sisi finansial. Jika dibandingkan dengan kasus Gayus Tambunan yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 25 miliar, kerugian gara-gara sindikat mafia pajak di Surabaya diperkirakan mencapai Rp 300 miliar. Namun, karena melibatkan lembaga hukum, yakni kejaksaan, dan jenderal Polri serta pejabat Ditjen Pajak, kasus Gayus lebih menonjol.

KPK Tegaskan Tidak Hanay Mengarsipkan

Kasus mafia pajak yang dilakukan mantan pegawai Ditjen Pajak Gayus Tambunan diindikasikan terorganisasi dan melibatkan banyak kalangan dalam. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa kembali LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara) aparat Ditjen Pajak.

TERUNGKAPNYA aliran dana Rp 50 juta dari Gayus ke hakim Muhtadi Asnun yang menyidangkan perkaranya mendapat apresiasi dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Namun, Satgas yang sejak awal concern dengan kasus Gayus, meminta semua pihak menunggu pemeriksaan tuntas. Sebab, ada dugaan jumlah yang diterima lebih dari Rp 50 juta.

"Saya belum yakin bahwa itu (Rp 50 juta) jumlah yang sebenarnya. Beri waktu untuk (selesaikan) pemeriksaan dulu," kata anggota Satgas Mas Achmad Santosa saat dihubungi Jawa Pos kemarin (17/4).

Terungkap setelah Dicecar Pertanyaan oleh Penyidik

Benarkah Gayus Halomoan P. Tambunan, aktor dalam kasus mafia pajak, "hanya" memberikan uang Rp 50 juta kepada hakim yang menangani perkaranya? Pertanyaan ini masih terus dikembangkan penyidik tim independen. Pengembangan dilakukan setelah muncul pengakuan dari Muhtadi Asnun, ketua majelis hakim perkara penggelapan dengan terdakwa Gayus, bahwa dia diberi Rp 50 juta.