Mabes Polri meminta agar Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan secara jelas sumber dokumen yang menyatakan adanya jenderal yang mempunyai rekening miliaran rupiah. Tanpa validitas informasi, Polri tak akan merespons.

''Kalau ada laporan resmi, baru kami tindak lanjuti,'' kata Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri Kombes Zainuri Lubis kemarin. ''Jangan bicara di luar tanpa bukti. Saran saya, laporan itu (dibuat) setelah akurat. Enggak usah banyak bicara. Ini agak aneh. Akurat juga belum, sudah bilang ke mana-mana,'' ujarnya.

Pemberantasan korupsi tidak hanya akan difokuskan pada kasus-kasus besar atau kakap. Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga berkonsentrasi pada pendidikan moral tentang korupsi. Salah satu yang disoroti KPK adalah kantin kejujuran yang didirikan di sekolah maupun instansi pemerintah.

Anggodo Widjojo, penggugat praperadilan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah, siap melayani banding yang dilakukan oleh jaksa. Melalui kuasa hukumnya, Anggodo bakal menjawab argumentasi jaksa yang tertuang dalam memori banding.

"Kami akan jawab dan siapkan kontra memori bandingnya," kata kuasa hukum Anggodo, Bonaran Situmeang, saat dihubungi kemarin (3/5). Dia mencontohkan legal standing (hak gugat) Anggodo sebagai pemohon praperadilan yang dipermasalahkan oleh jaksa.

Diduga Menggelapkan Pajak Triliunan Rupiah

Kasus Gayus Tambunan benar-benar menjadi pintu gerbang untuk membongkar gurita mafia pajak di negeri ini. Kali ini Kementerian Keuangan membeber dugaan sejumlah sindikat pajak kelas kakap yang melibatkan ratusan perusahaan. Kerugian negara diperkirakan hingga triliunan rupiah.

Muhtadi Asnun, hakim yang memutus perkara Gayus Tambunan, akhirnya memenuhi panggilan penyidik Mabes Polri. Mantan ketua PN Tangerang itu kemarin (3/5) datang dengan didampingi kuasa hukumnya, Farhat Abbas. Mengenakan baju batik dan jaket hitam, Asnun kukuh menyatakan tidak bersalah.

"Semua pertanyaan akan saya jawab," katanya sambil buru-buru melangkah masuk ke gedung Rupatama, tempat pemeriksaan. Asnun mengatakan sudah memiliki dokumen pendukung. "Itu saya bawa," katanya dengan menunjukkan map berisi dokumen salinan putusan pengadilan atas kasus Gayus pada 12 Maret 2010.

"Menciutnya jumlah pajak Paulus dari Rp 399 miliar menjadi Rp 7,9 miliar melibatkan permainan pajak."

Indonesia Corruption Watch meminta Kejaksaan Agung berinisiatif membuka kembali kasus pajak yang melibatkan Komisaris PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk Paulus Tumewu.

"Kami melihat ada kejanggalan sampai keluarnya surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP)," kata Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho kepada Tempo kemarin.

Mahkamah Agung didesak membatalkan rencana membangun gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di 17 kota. Dana yang dibutuhkan bakal sangat besar dan pembangunan dianggap sebagai pemborosan anggaran negara.

"Itu cuma menghamburkan uang negara," kata Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho melalui sambungan telepon kemarin.

Anggota staf ahli Komisi Pemberantasan Korupsi, Erry Riyana Hardjapamekas, dan Ahmad Syafi'i Ma'arif, penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menyatakan bersedia menjadi anggota panitia seleksi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Saya bersedia, tapi tergantung, apakah ada pertimbangan efisiensi pemilihan ketua baru ini," ujar Erry ketika dihubungi Tempo kemarin. Erry merasa perlu menyatakan efisiensi pemilihan Ketua Komisi, yang segera berakhir Desember 2011. Sebab, dengan sisa tujuh bulan ini, menurut Erry, praktis selama 2010 hanya akan diisi proses pemilihan.

Polisi akan segera memeriksa kembali Susno.

Pengacara Komisaris Jenderal Susno Duadji, Mochamad Assegaf, menolak keras tudingan bahwa kliennya menerima aliran dana US$ 500 ribu atau sekitar Rp 5 miliar melalui pengacara Haposan Hutagalung.

"Isu semacam itu tidak pernah muncul dan tak pernah saya dengar," kata Assegaf saat dihubungi kemarin sore. "Saya terkejut mendengar isu versi Haposan ini dari Anda."

Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan mengatakan kemampuan memutus mata rantai mafia hukum ada di tangan para advokat.

"Kalau advokat tidak dilibatkan dan masih dianggap tidak memiliki peran penting, pemberantasan mafia hukum di Indonesia tidak mungkin berhasil," kata Otto dalam Musyawarah Nasional I Peradi di Pontianak, Kalimantan Barat, kemarin.