PPATK Tolak Beber Rekening Jenderal Polisi

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum berupaya mencegah pengunduran diri Irjen Pol Herman Effendi. Saat ini lembaga yang diketuai Kuntoro Mangkusubroto itu juga berupaya mendamaikan perselisihan antara Denny Indrayana dan Herman yang menyebabkan wakil Polri di satgas tersebut mengundurkan diri.

Seleksi Tahap III Calon Pimpinan KPK

Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki babak baru. Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK mengumumkan bahwa 12 di antara 133 nama peserta dinyatakan lolos dalam seleksi tahap III. Mereka memperoleh nilai tertinggi dalam tahap ujian tentang pembuatan makalah berisi pemberantasan korupsi.

KPK Tegaskan Belum Temukan Bukti Korupsi

Desakan dari berbagai pihak terkait dengan penyelesaian kasus Bank Century belum direspons Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK bersikukuh penanganan kasus yang menyangkut dana talangan (bailout) Rp 6,7 triliun itu masih berada dalam tahap penyelidikan.

Keppres Perpanjangan Belum Turun, Besok Jabatan Komisioner Berakhir

Keputusan presiden (keppres) soal perpanjangan masa jabatan komisioner Komisi Yudisial (KY) belum turun hingga kemarin. Padahal, Senin besok (2/8) masa jabatan komisioner KY akan berakhir. ''Kami belum terima itu,'' kata anggota KY Soekotjo Soeparto saat dihubungi kemarin (31/7).

Mantan Menkeh HAM Yusril Ihza Mahendra terus berupaya bisa lolos dari jerat hukum kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Kali ini Yusril meminta bantuan mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie berbicara soal kebijakan Sisminbakum.

Maqdir Ismail, kuasa hukum Yusril, mengatakan bahwa Kwik merupakan salah seorang mantan menteri yang memahami alasan diambilnya kebijakan Sisminbakum. ''Pak Kwik yang paling banyak tahu kebijakan pemerintah saat itu. Ini dilakukan untuk membuka mata Kejaksaan Agung,'' kata Maqdir di Jakarta kemarin (31/7).

Mabes Polri terusik oleh pernyataan staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Denny Indrayana tentang penyelidikan rekening Polri. Denny ditantang untuk membuktikan pernyataannya soal dugaan adanya mafia hukum dalam laporan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

''Kami bertanya bagaimana Pak Denny bisa simpulkan kalau rekening itu terkait mafia hukum. Kalau ada bukti, bawa ke kami. Akan kami ungkap,'' ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang di Jakarta kemarin (30/7).

Polemik rekaman 64 kali percakapan antara Ari Muladi dan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ade Rahardja terus berkepanjangan. Setelah Ari Muladi yakin rekaman tersebut fiktif, giliran Anggodo meragukan adanya rekaman itu.

''Tentu (rekaman) ini merupakan tanggung jawab kejaksaan dan kepolisian. Seharusnya, sebelum menyatakan P-21 atas perkara itu (dugaan kriminalisasi Bibit-Chandra), mereka harus teliti dulu apakah sudah lengkap alat buktinya,'' kata Tomson Situmeang, salah seorang kuasa hukum Anggodo, saat dihubungi kemarin (30/7).

Draf Ekstradisi Bisa Tuntas Pekan Depan

Tim Pemburu Koruptor (TPK) terus berupaya agar bisa membawa pulang koruptor dan menarik aset mereka di luar negeri. Saat ini tim yang beranggota lintas departemen tersebut menyiapkan draf ekstradisi salah satu terdakwa korupsi Bank Century, yakni Rafat Ali Rizfi (pemegang saham mayoritas atau pengendali).

Tersangka kasus korupsi sistem administrasi badan hukum (Sisminbakum) Yusril Ihza Mahendra terus bermanuver. Kali ini dia akan menghadirkan tiga mantan jaksa agung (Jakgung) dalam sidang uji materi UU Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan di Mahkamah Konstitusi (MK).

''Secara keseluruhan, kami akan mengajukan 20 saksi. Di antaranya 16 saksi ahli, lainnya saksi fakta. Kami juga akan menghadirkan tiga mantan jaksa agung,'' kata Yusril dalam sidang dengan agenda perbaikan permohonan di MK kemarin (30/7).

Rencana pertemuan antara Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Bambang Hendarso Danuri makin tidak jelas. Beberapa kali jadwal dibuat, pertemuan selalu gagal terlaksana, termasuk kemarin. "Hari ini ada paripurna, sepertinya habis reses-lah," kata Wakil Ketua Komisi Hukum Tjatur Sapto Edy saat dihubungi Tempo kemarin.