Pemberian remisi umum pada HUT ke-65 RI kepada ratusan koruptor menuai kritik. Karena memberikan diskon masa penahanan kepada pengemplang uang negara, pemerintah dianggap melemahkan semangat pemberantasan korupsi.
''Korupsi itu termasuk kejahatan luar biasa. Jadi, penanganannya juga harus luar biasa,'' ucap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Jasin kemarin (18/8) soal pengurangan hukuman bagi para koruptor.
Hadir di Sidang Uji Materi UU Perlindungan Saksi
Jika tidak ada aral melintang, hari ini (19/8) Komjen Pol Susno Duadji merasakan udara bebas untuk sementara. Mantan Kabareskrim yang menjadi tersangka kasus PT Salmah Arowana Lestari dan dana hibah pilkada Jawa Barat itu bakal dihadirkan dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Mahkamah Konstitusi (MK).
Seleksi calon pimpinan KPK kembali molor. Tes wawancara yang seharusnya diadakan besok (20/8) diundur hingga 26 Agustus mendatang. Achmad Ubbe, sekretaris panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK, mengatakan bahwa pengunduran jadwal itu disebabkan pihaknya akan mengumpulkan gambaran konkret tentang tujuh kandidat yang telah lolos seleksi sebelumnya.
"Kami akan menyinergikan hasil penelusuran ICW (Indonesia Corruption Watch) dan MaPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) yang sudah masuk ke pansel," tutur Ubbe saat ditemui di kantornya kemarin (18/8).
Dugaan tindak pidana korupsi menerpa Kemendiknas. Saat ini, Kejaksaan Agung tengah menyidik dugaan korupsi terkait pelaksanaan lomba keterampilan siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) XVII dan pameran SMK di Pekan Raya Jakarta pada 2009.
Kapuspenkum Kejagung Babul Khoir Harahap menyatakan, kasus tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan sejak 15 Juni lalu. ''Bahkan, tiga orang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik pidana khusus,'' katanya kemarin (18/8).
Hanya Boleh Dikirim dari Atasan ke Bawahan
Menjelang Hari Raya Idul Fitri yang jatuh sekitar tiga minggu lagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para pejabat agar tidak menerima parsel yang bisa dianggap sebagai upaya gratifikasi. Namun, KPK sebenarnya tidak antipati terhadap pemberian parsel pada Hari Lebaran.
SIAPA yang paling gembira menyambut hari ulang tahun ke-65 Kemerdekaan Republik Indonesia sekarang ini? Jawabannya, tentu seluruh rakyat Indonesia. Namun, ada yang lebih bahagia, yakni para koruptor. Bagaimana tidak. Sebab, pada hari itulah para koruptor menikmati sejumlah pengurangan masa hukuman atau remisi.
DALAM dua tahun terakhir, kepemimpinan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) benar-benar diuji publik. Sejumlah masalah yang menjadi perhatian masyarakat harus dihadapi Polri. BHD dan jajarannya bisa dibilang hampir tak sempat bernapas lega.
Misalnya, kasus pembunuhan Dirut PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen pada Maret 2009 yang menjadi pertaruhan besar bagi jajaran reserse Polri. Alur dan sejumlah bukti pun mengarah pada keterlibatan Antasari Azhar, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat itu. Sontak, masyarakat kaget.
Terpidana korupsi aliran dana Bank Indonesia (BI) Aulia Pohan kemarin (17/8) menikmati remisi atau pengurangan masa hukuman. Remisi untuk besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut diberikan bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan RI bersama sekitar 58.400 terpidana di seluruh Indonesia.
KANDIDAT yang bakal menggantikan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) terus digodok Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Kabar yang beredar di lingkungan Mabes Polri menyebutkan, dari delapan nama yang diusulkan kini tinggal dua nama yang ditimang-timang. Yakni, Irwasum Mabes Polri Komjen Pol Nanan Soekarna dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Oegroseno.
Dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2010 di Gedung DPR, Presiden Yudhoyono kembali menegaskan komitmen pemberantasan korupsi sebagai prioritas dalam era yang disebutnya reformasi gelombang kedua.
Ditegaskan, ini merupakan kelanjutan dari reformasi gelombang pertama (1998-2008) yang telah berhasil dilewati melalui program antikorupsi yang telah dilakukan secara sistemik, berkesinambungan, mulai dari atas, dan tanpa pandang bulu, dengan berbagai rintahan dan resistensi.
