RILIS MEDIA: Koalisi Masyarakat Sipil
Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terancam dibajak oleh Tim Perumus DPR. Beberapa point penting penguatan PPATK dan KPK dijegal oleh oknum dari sejumlah fraksi dalam tim. Sehingga dikhawatirkan upaya penguatan PPATK dan perang terhadap kejahatan pencucian uang terancam kandas di tengah jalan. Ini merupakan petaka terhadap upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang di Indonesia.

Pembelaan Ketua DPR

Upaya untuk memulihkan nama baik Aulia Pohan mulai bergulir lewat jalur politik. Besan SBY yang baru saja bebas bersyarat sehingga keluar dari Lapas Salemba itu mulai diopinikan bukan koruptor.

Kasus rekening gendut sejumlah perwira (jenderal) Polri yang dinilai tidak tuntas menggerahkan sekelompok aktivis yang tergabung dalam Masyarakat Antikorupsi Indonesia (Maki). Mereka mengajukan gugatan praperadilan terhadap Polri atas penanganan kasus itu yang dianggap tidak jelas.

''Polri tidak memproses secara hukum, baik penyidikan maupun penyelidikannya (kasus rekening tersebut),'' kata Koordinator Maki Boyamin Saiman dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kemarin (23/8).

Lagi, Gayus Cokot Empat Jenderal

Sidang kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan menjadi ajang saling membela diri para terdakwa. Kemarin (23/8) Andi Kosasih yang menjalani sidang perdana mengaku terlibat sindikat pajak itu karena dijerat oleh Haposan Hutagalung.

"Peranan terdakwa dalam perkara ini hanya sebagai orang yang dijerat oleh Haposan Hutagalung dalam rangka menyelamatkan seorang Gayus," urai O.C. Kaligis, kuasa hukum Andi Kosasih, saat membacakan eksepsi (nota keberatan) atas dakwaan jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Peringatan hari kemerdekaan senantiasa membawa kegembiraan bagi para penjahat melalui pemberian grasi dan amnesti oleh Presiden, tak terkecuali bagi para koruptor.

Tahun ini ada 58.400 orang napi, dan 341 di antaranya koruptor, diberi remisi. Beberapa di antaranya adalah mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan yang memperoleh diskon hukuman tiga bulan dan mantan Bupati Kutai Kartanegara Syaukani yang hukumannya dikurangi tiga tahun sehingga bisa langsung keluar dari penjara.

Kepala Badan Pengawasan Modal dan Lembaga Keuangan Fuad Rahmany mengungkapkan, pemeriksaan tiga anak usaha Bakrie--PT Bakrie and Brothers Tbk, PT Energi Mega Persada Tbk, dan PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk--serta PT Benakat Petroleum Energy Tbk, berkaitan dengan kesalahan pencatatan simpanan di PT Bank Capital Tbk, terhambat.

Sejumlah kalangan terus mengusulkan penghapusan pemberian grasi dan remisi bagi terpidana kasus korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW), misalnya, menyatakan pengampunan dan potongan hukuman bagi koruptor mencederai rasa keadilan di masyarakat.

"Sikap kami sangat jelas, menolak pemberian keringanan hukuman dalam bentuk apa pun bagi koruptor," kata Donal Fariz dari Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW di Jakarta kemarin.

“Ada yang khawatir kalau PPATK diperkuat kewenangannya.”

Keinginan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk diberi kewenangan melakukan penyidikan transaksi keuangan akhirnya kandas. Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, Ahmad Rubaei, menyatakan kepemimpinan PPATK masih lemah. "Sehingga tidak bisa dipercaya untuk memikul beban seperti penyidikan, penyitaan, dan lainnya," ujar politikus Fraksi Partai Amanat Nasional ini kepada Tempo kemarin.

PETISI

Kami Warga Negara Indonesia menyatakan keprihatinan yang sangat mendalam atas runtuhnya sendi-sendi Negara hukum. Pimpinan negeri ini belum bertindak secara konkrit dan tegas untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip negara hukum dan mereformasi institusi penegak hukum di Indonesia, terutama Kepolisian.

Sejumlah Tokoh Galang Petisi Reformasi Polisi

Kesabaran sejumlah tokoh dan gabungan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mulai habis dengan semakin tercorengnya citra Polri. Hal itu disampaikan melalui petisi penyelamatan korps yang dipimpin Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) tersebut di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin sore (22/8).