Press Release KAKP (Koalisi Anti Korupsi Pendidikan)

Temuan BPK Perwakilan Jakarta sebesar Rp 5,7 miliar atas pengelolaan dana pendidikan di tujuh sekolah membuktikan bahwa ada pelanggaran prosedur atas pengelolaan dana BOS, BOP, Block Grant dan Komite Sekolah. Hal tersebut bertentangan dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana disampaikan melalui Gubernur menyimpulkan tidak ada pelanggaran prosedur dalam pengelolaan dana BOS tersebut.

Politik uang, masih menjadi cacat permanen pelaksanaan pemilihan umum secara langsung. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, tidak berfungsinya badan pengawasan pemilu dalam menangani kasus politik uang membuat praktik ini terus saja terjadi.

Nyaris setiap hari pemberitaan kasus korupsi mewarnai media cetak maupun elektronik. Seakan perilaku korupsi menjadi gaya hidup para pejabat. Belum habis proses hukum untuk satu pejabat, polah sama dari pejabat lain pun muncul. Rupanya vonis bagi koruptor di negeri ini belum memberi efek jera.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi dasar hukum untuk menjerat perilaku menyimpang pejabat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Umumnya terdakwa dijerat dengan Pasal 2 dan atau Pasal 3.

Berbagai bentuk perizinan di level pemerintahan apa pun jangan pernah diperdagangkan. Tindakan demikian selain berpengaruh buruk terhadap dunia investasi, juga membuka peluang terjadinya korupsi.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M Hamzah menegaskan hal itu dalam seminar bertajuk ”Peningkatan Akuntabilitas Layanan Publik dengan Mewujudkan Zona Integritas”, Selasa (30/11) di Kota Surabaya.

Setelah mantan Sekretaris Daerah Kota Salatiga Sutedjo ditahan akibat kasus dugaan korupsi, Selasa (30/11), Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga Zaenuri juga ditahan terkait kasus dugaan korupsi alat peraga pendidikan tahun 2007.

”Penahanan itu karena sebelumnya kami juga sudah menahan tersangka lain atas kasus yang sama. Tersangka (Zaenuri) merupakan pejabat pembuat komitmen atas proyek tersebut,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga Albert Iwan Kapuy.

Bagi para penggemarnya, Julian Assange adalah seorang pejuang kebenaran yang gagah berani. Bagi para pengkritiknya, dia adalah pencari publisitas yang telah membahayakan jiwa banyak orang dengan menyajikan informasi peka ke ranah publik.

Assange adalah seorang wartawan Australia, aktivis internet yang dikenal sebagai juru bicara dan Pemimpin Redaksi Wikileaks, situs internet yang memasang dokumen-dokumen rahasia. Diluncurkan tahun 2006, organisasi nirlaba itu memiliki misi membocorkan informasi rahasia untuk memerangi korupsi pemerintah dan korporasi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk lebih fokus memantau instansi-instansi pemerintah yang sangat rawan dengan tindakan korupsi.

Pernyataan Presiden itu disampaikan Wakil Ketua KPK M Jasin dalam keterangan pers seusai diterima oleh Presiden di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (30/11). Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah menteri terkait, Jasin menyampaikan surat undangan kepada Presiden untuk membuka konferensi nasional mengenai pemberantasan korupsi yang diadakan oleh KPK, Rabu (1/12).

Cile, negeri yang sempit tapi panjang di sepanjang pantai Amerika Selatan, diberitakan secara luas tahun ini setidaknya karena dua peristiwa.

Pertama, bulan Oktober ketika berhasil menyelamatkan 33 pekerja tambang yang hampir tiga bulan hidup terperangkap di kedalaman lebih dari 600 meter.

Kedua, Monica Gonzalez Mujica, wartawan, yang mendapat Penghargaan Kebebasan Pers Dunia Guillermo Cano dari UNESCO, organisasi PBB untuk pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya, pada 3 Mei.

Perdebatan mengenai masa jabatan Busyro Muqoddas sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini masih terus berlangsung. Sebelum memilih Busyro dalam fit and proper test calon pimpinan KPK, Komisi III DPR RI menegaskan masa jabatan pimpinan terpilih adalah satu tahun.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diterima Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Koalisi Antikorupsi Pendidikan menyebutkan, ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 4,5 miliar dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan block grant RSBI di SD 012 RSBI Rawamangun Jakarta. Hal ini membuktikan kecurigaan orangtua siswa yang merasa ada praktik korupsi di sekolah.