Pernyataan Pers Indonesia Corruption Watch (ICW)
Berbagai praktek korupsi yang menjerat politisi seperti kasus pembangunan wisma atlet Sea Games Palembang di Kemenpora, proyek di PMPTK Kemendiknas, alat kesehatan di Kemenkes, diduga merupakan bagian dari perburuan rente partai politik. Proyek-proyek dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan sasaran utama korupsi. Padahal partai telah mendapat subsidi dari APBN.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar Abdul Muttalib menyatakan segera melaporkan bekas Kepala Pasar Pabaeng-Baeng, Aziz Hafid, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kami masih rampungkan dokumennya. Dalam waktu dekat ini, laporannya segera kami masukkan," kata Muttalib di kantornya kemarin.
Menurut Muttalib, dari data-data yang dikumpulkan para pedagang, diketahui Aziz menjual dan menyewakan los tersebut kepada orang lain. "Meskipun kasus ini diproses di pengadilan, kami harus laporkan ini ke KPK. Unsur korupsinya besar," katanya.
Sejumlah kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini menunjukkan adanya korupsi politik di Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah. Karena itu, KPK harus tegas terhadap pejabat politik yang kebanyakan melibatkan partai maupun pejabat daerah. "Apalagi pembahasan anggarannya di DPR tak pernah terbuka," kata Peneliti Politik Indonesia Corruption Watch Abdullah Dahlan dalam diskusi "Mengatasi Mafia Anggaran Dewan Perwakilan Daerah" di Jakarta kemarin.
Badan Pemeriksa Keuangan menemukan bahwa penyelenggaraan asuransi tenaga kerja Indonesia belum dikelola dengan baik dan transparan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Akibatnya, asuransi belum memberi perlindungan secara adil kepada TKI.
Hal tersebut terungkap dalam Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan pada 12 Februari 2011. Hasil pemeriksaan diserahkan kepada Kementerian Tenaga Kerja.
Komisi Pemberantasan Korupsi terus berupaya mengusut peran Muhammad Nazaruddin dalam sejumlah perusahaan yang memenangi proyek pemerintah secara mencurigakan. Termasuk yang ditelisik adalah jejak Nazar dalam proyek wisma atlet SEA Games Palembang di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta proyek sarana pendidikan di Kementerian Pendidikan Nasional.
Bisnis M. Nazaruddin dan M. Nasir ditengarai berkembang pesat sejak keduanya bergabung dengan Partai Demokrat. Misalnya PT Anugrah Nusantara, salah satu perusahaan mereka. Dari akta yang diperoleh Tempo, modal awal perusahaan yang berdiri pada 1999 di Pekanbaru, Riau, itu Rp 2 miliar. Jumlah itu bertambah menjadi Rp 100 miliar pada 2006 dan meroket menjadi setengah triliun rupiah pada 2009.
Menarik mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akhir-akhir ini. Yang terbaru adalah vonis terhadap politikus yang terlibat kasus suap cek pelawat. Sekilas kasus yang melibatkan elite politikus parlemen tersebut telah bisa dibuktikan secara hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun ada hal yang terasa janggal dan patut dikritik. Vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim rasanya sangat ringan: hanya 1 atau 2 tahun penjara dan denda sekitar Rp 100 juta. Padahal mereka telah terbukti terlibat dalam praktek korupsi, yang menjadi musuh utama bangsa ini.
ICW Peroleh UII Award
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai negara sangat lemah menghadapi korupsi yang merajalela di Indonesia. Yang masih bisa diharapkan adalah masyarakat, khususnya pers dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
"Banyak kasus korupsi macet kalau tidak digebrak pers. Bisa-bisa lemah, sayup-sayup hilang kalau dipercayakan penanganannya kepada lembaga yang dipercaya untuk (mengusut kasus korupsi) itu," kritik Mahfud MD di Jakarta, Senin (27/6).
POTRET buram kemiskinan di negeri ini selalu menjadi noktah hitam dalam sketsa pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan pemerintah. Beberapa tahun lalu, kita terhenyak melihat seorang bapak membawa jenazah anaknya di gerobak karena tidak memiliki biaya untuk prosesi pemakaman secara layak.
Pemandangan bayi kurus kering tergolek lemah di pangkuan ibunya akibat kekurangan gizi pernah pula menjadi berita utama di media nasional. Beberapa hari terakhir ini, kita menyaksikan potret lain kemiskinan dalam diri seorang TKW yang mengadu nasib di Arab Saudi dan mengalami nasib tragis.
Dukungan agar Busyro Muqoddas kembali memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin luas. Berbagai elemen masyarakat hingga partai politik memberikan dukungan kepada mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) itu untuk tetap memimpin KPK.
Salah satu dukungan diberikan oleh Forum Rektor Indonesia. Forum Rektor menilai Busyro masih layak menjabat pucuk pimpinan KPK. ”Kami mendukung Pak Busyro sebagai ketua KPK lagi,” kata anggota Forum Rektor Indonesia Edy Suandi Hamid di Jakarta kemarin.
