Wakapolri Komjen Pol Nanan Soekarna mengingatkan, seorang bawahan harus berani melawan perintah atasannya bila hal itu melanggar undang-undang, aturan, atau ada indikasi korupsi. Tak terkecuali di dalam tubuh Polri.

Menurut dia, dalam kode etik Polri Pasal 7 ayat 3 tertulis bahwa bawahan wajib menolak perintah atasan apabila perintah tersebut melanggar UU, kode etik, HAM atau aturan hukum lainnya. Dan bawahan yang melawan itu harus dilindungi oleh institusi.

Proses hukum langsung  menyambut kedatangan M Nazaruddin.  Begitu tiba di Tanah Air setelah perjalanan  panjang dari Kolombia, dia langsung  dibawa ke Kantor Komisi Pemberantasan  Korupsi (KPK) untuk menjalani  pemeriksaan dan selanjutnya ditahan. 

Namun,Wakil Ketua KPK Bibit  Samad Rianto belum bisa memastikan  di bandara mana pesawat  carteran yang membawa  tersangka dugaan suap pembangunan  Wisma Atlet SEA  Games di Palembang itu mendarat  dan di mana Nazaruddin  akan ditahan.

Pemerintah bisa  menyewa detektif swasta untuk  menelusuri keberadaan  para buron koruptor  yang kabur dan berdomisili  di luar negeri.  Cara itu dinilai efektif  untuk mengetahui keberadaan  para koruptor  di luar negeri sebelum  ada proses lanjutan untuk  mengembalikan mereka  ke Tanah Air.

Apakah kehidupan konstitusional  dan demokrasi  kita sekarang ini  bertambah maju? Pertanyaan  ini wajar muncul karena dalam  faktanya memang terjadi dua  penilaian yang kontradiktif.

Sebagian mengatakan kehidupan  konstitusional dan demokrasi  kita mengalami kemunduran,  tapi ada juga yang  mengatakan sebaliknya,mengalami  kemajuan signifikan. 

Tertangkapnya M Nazaruddin akan menjadi obor untuk menerangi sisi gelap dugaan korupsi eliteelite Partai Demokrat,termasuk di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Ada dua aspek yang perlu dijaga, pertama, menjaga keselamatan Nazaruddin sampai ke tangan KPK.

Kedua, jangan sampai barang bukti yang ada pada Nazaruddin justru hilang atau dihilangkan. Pemulangan dari Kolombia dan proses pemeriksaan di KPK harus dikawal, terutama karena Nazaruddin diharapkan berperan sebagai peniup peluit (whistle blower).

Desakan pendirian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) semakin menguat. Pemerintah diminta segera mengesahkan RUU BPJS sebagai dasar hukum pendirian BPJS.

 Tenggat waktu pengesahan RUU BPJS telah berakhir sejak 19 Oktober 2009 lalu, namun hingga kini RUU tersebut belum selesai digodok di DPR. Akibatnya, pendirian BPJS yang akan menjamin kebutuhan masyarakat akan jaminan sosial belum dapat terealisasi.

Simpan Uang di Singapura Rp 783 Triliun : Nunun Nurbaeti Paling Dicari

Setelah Muhammad Nazaruddin berhasil ditangkap, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Kapolri untuk mencari buronan lain yang selama ini bersembunyi di luar negeri.

SBY juga menekankan agar keamanan Nazaruddin dijamin, karena ada pihak-pihak yang tidak nyaman dengan kembalinya yang bersangkutan untuk menghadapi pemeriksaan KPK.

Muhammad Nazaruddin, tersangka kasus suap proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang, diperkirakan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat (12/8) ini.

Setelah gencar mendapat kritikan pers dan 45 tokoh, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak para menteri dan pembantunya untuk menerima kritikan tersebut sebagai introspeksi. Alih-alih menyalahkan pers, ia minta mengimbangi kritik tersebut dengan kerja keras dan mengomunikasikan dan gigih menjelaskan kebijakan pemerintah.

Sidang dengan terdakwa Cyrus Sinaga kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.  Kemarin, bekas penyidik kasus Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, Komisaris Polisi Arafat Enanie dihadirkan menjadi saksi bagi Cyrus.