Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan terdakwa kasus suap pembangunan wisma atlet M Nazaruddin terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring, Palembang.
Nazaruddin divonis pidana penjara selama 4 tahun 10 bulan dan pidana denda sebesar Rp 200 juta subsidair 4 bulan kurungan.
STUDI banding atau kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukan oleh anggota DPR dari tahun ke tahun selalu kontroversial. Meski dikecam publik, para politikus Senayan tetap saja nekat ke sejumlah negara. Padahal, saat reses (libur sidang), seharusnya anggota dewan berada di daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat, bukan jalan-jalan di luar negeri.
Sejak 2004, sedikitnya 163 studi banding ke luar negeri mereka lakukan. Selain anggota dewan, sejumlah staf dan bahkan anggota keluarga sering diikutsertakan.
Penolakan atas berlakunya sistem penilian siswa melalui Ujian Nasional (UN) kembali dilancarkan oleh guru dan aktivis pendidikan. Kecurangan sistematis masih terjadi di berbagai daerah selama pelaksanaan UN 2012.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak revisi SK Gubernur No 1971 Tahun 2011 tentang Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Aturan ini dinilai melegitimasi ketertutupan pengelolaan keuangan daerah yang berpotensi membuka peluang korupsi.
Penerapan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan calon anggota legislatif berpotensi melanggengkan praktik politik berbiaya tinggi. Sistem ini mendorong kandidat berkompetisi dengan cara mengandalkan publikasi dibandingkan kerja politik berbasis kerja nyata.
Siaran Pers
Pemilu 2014 terancam mahal, politik biaya tinggi tak terhindarkan. Kooptasi pemilik modalpun
akan menghiasi pertarungan politik dengan menyingkirkan kedaulatan rakyat. kondisi itu yang
terlihat dari desain pengaturan dana kampanye dalam UU Pemilu. UU Pemilu yang disahkan
dalam Paripurna DPR RI, 12 April lalu tidak didesain untuk mengkondisikan pemilu yang murah
dan terjangkau.
Press Release ICW dan APPI
Gubernur DKI Jakarta tidak pro dengan pemberantasan korupsi. Hal ini dibuktikan dengan adanya SK Gubernur No. 1971 Tahun 2011 tentang Informasi yang dikecualikan (dirahasiakan) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dalam SK Gubernur ini, dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah seperti SPJ (Surat Pertanggungjawaban Keuangan), tiket, kwitansi, bukti pembayaran, dokumen lelang, kontrak atau SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) pengadaan barang dan jasa dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh publik.
Siaran Pers
Jakarta (15/04). Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai komitmen pemerintah Indonesia untuk melaksanakan program Open Government Partnership (OGP) justru telah mengkerdilkan arti penting dari UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Penilaian itu disampaikan oleh sejumlah lembaga seperti MediaLink, KontraS, Yappika, ICW , IPC dan Indonesia Budget Center (IBC) dalam konferensi pers di Warung Daun Cikini hari ini.
Sebuah hasil studi yang dilaksanakan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil di tiga lembaga publik menemukan fakta bahwa kebebasan publik mendapatkan informasi dari pemerintah masih sangat terbatas.
