Banyak kalangan menilai jika tingginya pelanggaran hukum disektor pengadaan barang dan jasa di Indonesia disebabkan karena prosedur tendernya yang menggunakan cara-cara konvensional. 

Untuk mengatasi persoalan tersebut kemudian muncul kebijakan untuk menerapkan e-procurement. Bagi para penganjur e-Procurement, penerapan sistem ini dianggap menutup peluang penyimpangan karena tak ada kontak langsung antara peserta tender dengan panitia pengadaan, sehingga tender akan lebih transparan, hemat waktu dan biaya serta akuntabilitasnya lebih terjaga.

Bos PT Hardaya Inti Plantations Siti Hartati Murdaya dan Bupati Buol Amran Batalipu secara terpisah divonis bersalah oleh pengadilan tipikor karena melakukan praktik korupsi. Kongkalikong ekspansi lahan sawit mengantarkan keduanya ke balik jeruji.

Hartati terbukti korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan dengan memberi uang total Rp 3 miliar kepada Amran Batalipu terkait kepengurusan izin usaha perkebunan di Buol, Sulawesi Tengah. Hartati divonis dua tahun dan delapan bulan penjara. Sang bupati divonis lebih berat, tujuh setengah tahun penjara.

Indonesia Corruption Watch kembali bersidang dengan partai politik di Komisi Informasi Pusat. Kali ini ICW menghadapi Partai Amanat Nasional (PAN) untuk meminta  laporan program kerja Partai Amanat Nasional tahun 2010-2011 dan laporan keuangan 2010-2011. ICW dan PAN memasuki proses sidang ajudikasi karena PAN tidak bersedia memberikan laporan keuangan keseluruhan pada proses mediasi.

Beberapa waktu lalu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia diduga terlibat dalam korupsi terkait impor daging sapi. Kasus ini menyentak kesadaran publik, tak hanya bagi kader partai yang dikenal sangat ideologis, tetapi juga bagi masyarakat umum.

Kepada Yang Terhormat
Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Republik Indonesia
Di  
       ‐   Istana Negara. Jl. Veteran No. 16. Jakarta Pusat

Universitas Pennsylvania Amerika Serikat memeringkat Indonesia Corruption Watch di urutan ke-24 dalam Kategori “Top 30 Transparency and Good Governance Think Tanks” atau 30 Teratas Organisasi Peneliti yang menggiatkan transparansi (keterbukaan) dan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat dunia internasional.

ICW menggabungkan diri dalam Koalisi Perlindungan Saksi Korban untuk mendorong terbentuknya Pansel Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), lembaga yang bertugas melindungi saksi dan korban yang berperan membongkar kejahatan, termasuk kasus-kasus korupsi besar. LPSK belum juga membentuk Pansel Pemilihan Anggota LPSK periode 2013-2018. Padahal, keanggotaan LPSK periode 2008-2013 akan segera berakhir pada 8 Agustus 2013.

Senin (11/02), Majelis Komisi Informasi Pusat (KIP) memenangkan ICW atas sengketa informasi laporan keuangan Partai Demokrat. Majelis KIP mengabulkan permohonan ICW seluruhnya, yang artinya partai Demokrat wajib memberikan permohonan informasi yang diminta ICW yaitu laporan keuangan partai tahun 2010-2011.

Siaran Pers Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban

Keanggotaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2008-2013 akan berakhir pada 8 Agustus 2013 namun hingga saat ini, Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Anggota LPSK yang baru belum juga terbentuk. LPSK sebagai pihak yang berkepentingan juga belum mengumumkan kepada publik siapa Anggota Pansel, tugas dan kewenangan Panitia Seleksi.

Rabu (06/02) lalu, Slank mengajukan judicial review (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan Pasal 15 Ayat 2(a) UU Kepolisian yang berbunyi: “kepolisian mempunyai wewenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya”. Alasan pengajuan  judicial review adalah banyaknya konser Slank yang tidak diizinkan oleh Kepolisian.