Kurikulum 2013 terus menuai protes. Berbagai aksi dilakukan masyarakat mulai dari seniman jalanan hingga para guru dan akademisi. Kurikulum 2013 akan menelan biaya fantastis 2,49 triliun. Anggarannya tak terencana dengan baik, membuatnya rawan jadi lahan korupsi. Selain itu, proses pembuatan Kurikulum 2013 menabrak aturan hukum. Berbagai praktisi pendidikan juga mengecam substansi kurikulum yang dinilai tak tepat.

Seniman jalanan tolak Kurikulum 2013

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana judicial review (uji materi) Undang-undang MD3 dan Undang-undang Keuangan Negara yang diajukan Koalisi Selamatkan Uang Rakyat pada Kamis (11/04) di Jakarta. Koalisi mengajukan judicial review mengenai Badan Anggaran DPR, kewenangan DPR untuk mengatur proyek negara hingga sangat rinci (satuan tiga), dan APBN Perubahan (APBN-P).

Nelson Mandela pernah berujar: “Pendidikan adalah senjata terkuat yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia.” Tapi tidak demikian di Indonesia. Kebijakan pendidikan yang amburadul, selalu mengorbankan dua pelaku penting pendidikan: guru dan murid. Namun sepertinya ini bukan masalah bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dengan asyiknya tengah merancang Kurikulum 2013.

Release Bersama Koalisi Tolak Kurikulum 2013

Koalisi Tolak Kurikulum 2013 menyetorkan nama pejabat dan nomor telepon pihak yang berpotensi akan menyelewengkan anggaran kurikulum 2013 pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Data ini terkait dengan tindaklanjut dan komitmen ICW yang tergabung dalam Koalisi Tolak Kurikulum 2013 terhadap KPK untuk memantau pembahasan dan pengelolaan anggaran kurikulum 2013 sebesar Rp 2,49 triliun.

Status kawasan hutan selalu menjadi perdebatan tanpa ujung, terutama soal penegakan hukum dan kelestarian lingkungan, karena definisi kawasan hutan adalah landasan bagi penatagunaan dan pengelolaan kawasan hutan.

Pada Bulan Februari tahun 2012 lalu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian tentang definisi kawasan hutan dalam UU Kehutanan, yang dimohon oleh lima Bupati Kalimantan Tengah dan satu warga Palangkaraya.

Saya teringat Hoegeng, mantan Kapolri era 1968-1972, yang dengan amarah pernah bicara, ”Memangnya gaji polisi bisa untuk bermewah-mewah?” Di sisi lain yang sangat kontras, puluhan aset yang diduga dimiliki Irjen Djoko Susilo disita KPK.

Menurut estimasi KPK, DS yang berstatus tersangka korupsi dan pencucian uang ini memiliki kekayaan Rp 100 miliar. Sementara laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) DS per 2010 ketika menjabat Kepala Korlantas Polri ”hanya” Rp 5,62 miliar.

Hasil Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Putusan No. 45/PUU-IX/2011).