Indonesia kembali mendapat juara keenam negara paling korup dari 133 negara yang dinilai oleh Transparansi Internasional Indonesia. Tahun lalu Indonesia juara keempat dari 102 negara paling korup. Seperti biasanya, jika ada penilaian buruk untuk Indonesia, dengan serta-merta para pejabat tinggi bereaksi. Ada sementara yang membantah bahwa survei tersebut tidak sahih, bahkan variabel penilaiannya kurang transparan. Kepala negara pun, tampaknya sudah pusing memikirkan korupsi. Dia punya komitmen pemberantasan, tetapi tidak tahu dari mana dan bagaimana cara memberantasnya. Korupsi sekarang ini bahkan lebih ganas dari masa Orde Baru

AKHIR-AKHIR ini muncul kecenderungan untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan sanksi sosial di samping sanksi hukum seperti yang selama ini berjalan, terutama untuk kasus yang berkaitan dengan usaha pemberantasan korupsi.

Bali tetap indah seperti sedia kala ketika saya kembali mengunjunginya beberapa waktu lalu. Namun, di tengah kesesakan hati mengenang korban bom Bali di depan monumen yang baru saja didirikan di kawasan Legian, saya terkenang percakapan dengan seorang sopir taksi yang mengantar perjalanan kami dari Denpasar menuju Tabanan.

DENGAN alasan Presiden Megawati Soekarnoputri gagal menyelamatkan agenda reformasi, beberapa partai politik mulai melakukan langkah nyata menghadapi Pemilu 2004. Salah satu di antaranya membangun koalisi.

LAPORAN Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan, departemen yang terkorup adalah Departemen Agama, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan.
Suatu laporan yang memilukan karena mengungkapkan realitas sosial yang akut. Bangsa Indonesia sesungguhnya sedang menderita sakit parah karena ternyata semua departemen pemerintah yang mengurusi soal kesehatan bangsa dalam berbagai aspeknya telah bobrok.
Departemen Agama (Depag) mengurusi kesehatan mental spiritual bangsa, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) mengurusi kesehatan intelektual bangsa, dan Departemen Kesehatan (Depkes) mengurusi kesehatan fisikal bangsa, semuanya telah busuk dan membusuk. Adakah bangsa ini akan pulih dari sakitnya bila korupsi makin meluas?
Secara berseloroh, saat dipertanyakan mengapa Depag paling besar korupsinya, jawabannya karena di situ banyak orang merasa tahu bagaimana cara menghapus dosa sehingga mereka tidak takut melakukan korupsi. Kini, di masyarakat telah berkembang anggapan, ibadah umrah adalah salah satu cara pemutihan atas dosa-dosa. Karena itu, ramainya umrah para artis, pejabat, dan politisi ditengarai sebagai bagian menghapus dosa-dosanya. Dalam kaitan ini, dimensi horizontal kehidupan sosial agama terlepas dengan melemahnya etika sosial bangsa, padahal kemiskinan kian besar, sementara dosa korupsi lebih merupakan dosa horizontal yang tidak bisa dihapus melalui jalur vertikal.

Belakangan ini Republika memasang iklan mencolok di halaman depan bagian atas soal Jihad Tumpas Korupsi. Di sebelah tengahnya ada pesan singkat yang bernada mengingatkan dari tokoh-tokoh terkemuka.

Kata

DERASNYA semangat untuk tidak memilih politisi busuk, salah satu sebabnya dikarenakan kian hari gerakan korupsi dalam berbagai level, malah semakin mangkrak. Bahkan kini ditambah suasana baru berupa korupsi legal yang dipermainkan para politisi di berbagai kantor dewan perwakilan rakyat. Begitu pula beberapa waktu lalu, kalangan pengusaha seolah sepakat untuk menghilangkan suap kepada birokrat dst.

MINGGU, 24 Maret 2002, Pusat Klinik Pendidikan Indonesia (PKPI) Yogyakarta mengundang saya dan rekan Darmanto Jatman menjadi pembicara dalam kegiatan seminar bertema AFTA 2003 dan Kesiapan Sekolah dan Orangtua Menghadapinya. Dalam forum itu, seorang siswa SMU, Tony, dengan sangat santun nyaris tak terdengar, bertanya: Para tokoh dan pemegang kekuasaan negeri kita saat ini adalah hasil didikan dalam negeri (maupun luar negeri) tahun 1970-1980-an. Dulu, mereka sarat dengan idealisme se-perti kami kaum muda sekarang ini. Namun, toh, mereka itu juga yang dewasa ini terlibat dalam carut-marut korupsi. Bagaimana dengan kami ini, berapa tahun lagi, kapan, dan bagaimana dapat mempersiapkan diri?

Pekan lalu, Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengumumkan 222 nama yang lulus verifikasi tahap pertama yang memenuhi persyaratan administratif calon (bakal calon) pemimpin KPK. Pendaftaran pemimpin komisi ternyata tercatat mencapai lebih 500 nama, bahkan terdapat nama pendaftar yang telah genap berusia 80 tahun. Mudah-mudahan ini bukan fenomena mencari jabatan atau popularitas, melainkan ekspresi kemarahan rakyat untuk ikut berperang melawan korupsi.