Pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Tahun Anggaran (TA) 2004 senilai Rp 1,4 miliar atas perintah lisan dari Bupati TTS, Drs. Daniel A Banunaek. Dana tersebut untuk pembayaran pesangon 35 anggota DPRD TTS masa bakti 1999-2004.
Kendati sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi proyek privatisasi PT Jakarta International Container Terminal (JICT), hingga kini Ketua Bapepam Herwidayatmo belum juga diperiksa. Namun, Kejagung memastikan bakal memeriksa Herwidayatmo sebagai tersangka.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur membagi-bagikan uang kepada seluruh anggotanya dengan jumlah keseluruhan Rp 5,4 miliar. Setiap anggota DPRD yang berjumlah 45 orang itu akan mendapatkan bagian Rp 120 juta per orang yang terdiri atas biaya medical check up sebesar Rp 20 juta per orang dan biaya dukungan pelaksanaan tugas lainnya Rp 100 juta per orang.
Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004 benar-benar membuat catatan sejarah buruk. Setelah belakangan ini berkali-kali gagal, tepatnya 16 kali gagal, melaksanakan rapat Badan Musyawarah karena banyak yang tidak hadir, kali ini gejala tersebut mulai merembet ke forum rapat yang lebih besar, yaitu rapat paripurna. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, dengan performa seperti itu, DPR benar-benar telah merugikan negara.
Koming memperkenalkan diri dengan suara agak tertekan karena menahan emosi. Wakil demonstran itu lalu mempertanyakan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Buleleng sehingga berani meminta dana purnabakti dan dana-dana lain hingga ratusan juta rupiah.
Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Kekayaan Negara Kalimantan Timur mendesak Kejaksaan Tinggi mengusut anggota dewan legislatif yang membagi-bagikan dana APBD Rp 5,4 miliar. Dana itu untuk biaya operasional, bukan untuk dibagikan.
Pimpinan DPR menyatakan akan segera memanggil pimpinan Komisi VIII DPR dalam rangka meminta klarifikasi soal kunjungan sejumlah unsur pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR ke Hongkong dan Korea Selatan, terkait dengan rencana penjualan tanker raksasa milik PT Pertamina.
Kampanye pemilihan umum amat mahal, biayanya besar, dan sumber dananya tidak semua terang asal-usulnya. Berapa jumlah uang yang dikumpulkan, berapa belanja yang habis, tak diketahui pasti. Sebetulnya semua hal yang menyangkut dana kampanye setiap peserta pemilu wajib dilaporkan dengan jujur dan terbuka. Jika tidak dipatuhi, kecurangan, ketidakadilan, korupsi, dan akhirnya politik uang amat mudah terjadi. Barangkali memang sudah terjadi, rasanya.
Telah lama Indonesia selalu bertengger di urutan sepuluh besar negara paling korup di dunia. Jauh hari sebelumnya Sumitro Djojohadikusumo (almarhum) berulang kali menyatakan terjadinya kebocoran anggaran negara sebesar 30 persen setiap tahun. Semakin bobroknya penyelenggara negara beriringan dengan sangat parahnya tata kelola pemerintahan (corporate governance).
Setelah tertunda sekian lama, pembacaan putusan kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KUP) dengan terdakwa Ny Clara Sitompul (mantan anggota Sub Komisi A KPU), dan Bambang Mintoko Mangun Pranoto (mantan Wakil Ketua Sub Komisi A KPU) diagendakan akan dilaksanakan pekan ini (Kamis, 17/6).
