Anggota DPRD Garut telah mengembalikan sebagian duit tunjangan yang diambil dari anggaran daerah. Tapi proses hukum jalan terus.

Indonesia telah kehilangan dana sekitar Rp 22 triliun (US$ 2,3 miliar) akibat korupsi yang dilakukan dalam tiga tahun terakhir.

Capres dari PDIP Megawati Soekarnoputri minta massa pendukungnya tidak mendesak dirinya melakukan politik uang dan korupsi, karena hal itu justru akan berdampak buruk terhadap jalannya pemerintahan.

Tim audit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak jadi mengaudit laporan keuangan perusahaan umum Radio Republik Indonesia, berkaitan dengan adanya dugaan pengelembungan dana (mark up) sebesar Rp 45,61 miliar untuk pembelian peralatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di sejumlah kabupaten di Jawa Tengah mengabaikan instruksi Menteri Dalam Negeri untuk menunda pencairan dana purnabakti atau pesangon para anggota Dewan. Mereka menilai surat edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 24 Mei 2004 itu tidak mengikat dan tidak memiliki dasar hukum kuat, sementara dana pensiun sudah ada yang dicairkan.

Setelah gagal menelusuri keberadaan sisa tinta pada pemilihan umum legislatif lalu, Komisi Pemilihan Umum memutuskan untuk membeli sekitar 600 ribu botol tinta dengan harga mencapai Rp 11 miliar. Tinta ini digunakan untuk pemilihan presiden dan wakilnya pada 5 Juli 2004 mendatang.

Mahkamah Agung (MA) membentuk tim untuk memeriksa majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan. Tim yang terdiri dari Hakim Agung I.B. Ngurah Adnyana dan Artidjo Alkostar serta Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan MA Ansyahrul itu akan mulai bekerja pekan depan. Demikian dikatakan Abdul Rahman, Ketua Muda Pengawasan MA, kepada wartawan di Jakarta kemarin.

Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang gagal mengeksekusi Huzrin Hood, Bupati Kepulauan Riau non-aktif, karena yang bersangkutan tidak berada di rumahnya di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Penasihat hukum Huzrin Hood menyatakan, kliennya pergi ke Jakarta karena sakit pada bagian dadanya dan saat ini dirawat di Paviliun Kartika RSPAD, Jakarta.

Peluang dilakukannya rekayasa terhadap laporan dana kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden oleh pasangan calon dan tim kampanye cukup terbuka. Pasalnya, waktu yang tersedia untuk melaporkan dana kampanye-baik sumber dana maupun pengeluarannya-cukup terbatas. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum juga tidak memiliki kewenangan memperoleh informasi dana kampanye secara langsung dan terbuka, selain melalui laporan peserta pemilu.

Departemen Pertahanan tengah menyiapkan aturan tentang hibah peralatan Tentara Nasional Indonesia oleh pemerintah daerah. Aturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah tentang Pendayagunaan Sumber Daya Nasional di Daerah untuk Kepentingan Pertahanan dan Keputusan Menhan tentang Pedoman Hibah dari Pemda. Intinya, bantuan alat pertahanan kepada TNI harus melalui Dephan.