Penghitungan cepat (quick count) terhadap hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2004 yang dikerjakan LP3ES di bawah donasi National Democratic Institute (NDI) dan UNDP memancing banyak tanggapan. Tanggapan paling keras datang dari Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, yang menghubungkan quick count itu dengan nasionalisme dan independensi bangsa. Pada wilayah kesadaran yang lain, Todung Mulya Lubis menganggap adanya hipokrisi pada pemikiran Kwik Kian Gie, karena donasi asing itu juga diterima oleh pemerintah, selain LSM yang selama ini dituduh menjual bangsa.

Indonesian Corruption Watch (ICW) bekerja sama dengan Independent Research and Advisory akan melakukan investigasi secara independen tentang proses penjualan tanker Pertamina.

Departemen Kehutanan (Dephut) tidak akan mengundurkan batas akhir pelunasan tunggakan dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan (DR-PSDH) yakni akhir Juli 2004. Bila sampai pada batas waktu itu masih ada perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) yang belum melunasi tunggakannya Dephut akan mencabut izin pengusahaan hutan alam itu.

Banyaknya persoalan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) selama ini sehingga harus diberlakukan kondisi Daerah Operasi Militer (DOM), Darurat Militer, dan sekarang Darurat Sipil, mengakibatkan makin membengkaknya angka korupsi yang dilakukan oleh pejabat di wilayah tersebut.

Pemilu Legislatif Bela PDIP, Pilpres Simpatisan SBY

Satu lagi laporan kasus dugaan korupsi melayang ke meja Polres Ponorogo. Kali ini, yang diduga dikorupsi adalah proyek bantuan sapi betina di Desa Bedi Kulon, Bungkal, Ponorogo. Kelompok peternak Mahesa Mukti yang ada di desa itu ternyata hanya mendapatkan 8 sapi mandul.

Tim penyidik Polres Nganjuk semakin serius dalam menangani kasus dugaan korupsi anggaran rumah tangga dewan (ARTD). Setelah hampir dua tahun menyelidikinya, kini, polisi mulai menetapkan tersangkanya. Yang pertama kali dibidik adalah Ketua DPRD Nganjuk Marmun.

Jaksa Agung M.A. Rachman ngotot agar jabatan jaksa agung mendatang tetap diisi dari lingkungan dalam Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagaimana jabatan Kapolri dan Panglima TNI. Hal ini diperlukan mengingat kemampuan dan profesionalime tugas jaksa hanya dapat dikuasai orang dalam Kejagung.

ICW dan Teten Masduki masuk dalam Stars of Asia; 25 Leader at the forefront of Change

Hingga awal Juli 2004, hasil pemantauan Indonesia Corruoption Watch (ICW), Greenomics Indonesia, dan WALHI menunjukkan nilai tunggakan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tahun 2003 yang telah disetorkan ke Kas Negara tercatat mencapai Rp 642,81 milyar, atau 50,2% dari total tunggakan sebesar Rp 1,28 trilyun. Setoran tersebut berasal dari pembayaran tunggakan oleh HPH/HPHTI/IPK/IPKH di 13 propinsi, yaitu Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Maluku. Sedikitnya tiga HPH penunggak besar telah mulai membayar tunggakannya, seperti PT. Erna Djuliawati, PT. Sari Bumi Kusuma, dan PT. Timber Dana. Ketiga HPH tersebut tercatat telah menyetorkan tunggakannya sebesar Rp 86,52 milyar.