Para aktivis antikorupsi menggalang dukungan dari warga untuk mendesak aparat penegak hukum menuntaskan kasus korupsi dana peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) DPRD Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), sebesar Rp 20,9 miliar dari Dana APBD antara tahun 1999-2002. Selain menggalang dukungan masyarakat, aktivis antikorupsi tersebut juga merapatkan barisan dengan membentuk Forum Ekstra Parlemen yang merupakan gabungan dari sejumlah LSM di daerah ini, Minggu (1/8).

Di area komunitas perokok Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, kemarin pagi secara kebetulan saya bersua sobat lama, seorang praktisi hukum, asal Sragen Meski sudah lama bermukim di Jakarta dan bergabung dengan sebuah lembaga bantuan hukum ternama, dia senantiasa mengikuti perkembangan daerah asalnya. Sragen sekarang lagi heboh, ya? DPRD-nya diperkarakan ke kejaksaan soal dana purnabaktinya, ya?, katanya menanyakan, sembari menyedot rokoknya.

Lahirnya UU Penanaman Modal kini sedang ditunggu. Konon DPR akan mempercepat proses pembahasan sebelum habis masa kerjanya. Sangat ditunggu karena undang-undang ini diharapkan dapat memulihkan iklim investasi yang sekarang ini dianggap sudah sedemikian buruknya. Tanpa sebuah undang- undang investasi yang baru, Indonesia konon akan mengalami kekalahan dari China yang berhasil menyedot 50 persen dari investasi asing dunia.

Kepala Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan Kamar Sembiring, SH mengimbau Kejaksaan Tinggi Sumut segera memberikan petunjuk tindak lanjut terhadap dugaan kasus korupsi Rp 1,6 miliar yang diduga dilakukan mantan Kadis Pendapatan Tapanuli Selatan (Tapsel) Drs. Rahudman Harahap yang sekarang menjabat Sekda Kabupaten Tapsel serta temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), berupa penyimpangan keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapsel tahun 2001-2002 sebesar Rp 25,6 miliar

Dua pasang capres-cawapres yang melaju ke pemilu presiden (pilpres) putaran kedua, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dan Megawati-Hasyim Muzadi, menyatakan siap untuk menghadapi audit investigasi terhadap dana kampanye yang digunakan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas dugaan korupsi dana fasilitas rumah dinas DPRD Provinsi Banten sebesar Rp 10,5 miliar dalam APBD tahun 2003. Permintaan KPK itu tertuang dalam surat No.427/KPK/VII/2004 yang dikirim pada 27 Juli 2004.

Para aktivis Sidoarjo terus menggalang dukungan warga untuk mendesak aparat penegak hukum menuntaskan kasus korupsi dana SDM DPRD senilai Rp 20,9 miliar.

Kepala Madrasah Tsanawiyah Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Ny IF, tersangka kasus korupsi pembangunan madrasah, Senin (26/7), telah resmi ditahan Kepolisian Daerah Jawa Barat. Sementara itu, keesokan harinya, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumedang, HT, juga resmi ditahan atas dugaan korupsi.

Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2003, di DPRD Solo diperkirakan mencapai Rp 14 miliar lebih. Temuan itu disampaikan MAKS (Masyarakat Anti Korupsi Surakarta). Jumlah sebesar itu ternyata jauh lebih besar dari angka yang pernah dilaporkan MAKS ke polisi beberapa waktu lalu yang mencapai Rp 9 miliar.

Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia berencana melaporkan dugaan penyumbang fiktif dalam laporan dana kampanye para calon presiden ke Panitia Pengawas Pemilu siang ini