Anggota DPRD di sejumlah daerah tetap akan dilantik dan diambil sumpahnya di depan ketua pengadilan negeri setempat meski beberapa di antara mereka bermasalah dengan hukum.

Kejaksaan Agung mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara (Sumut) agar segera mengusut kasus dugaan korupsi dana APBD yang melibatkan bupati, wali kota, dan DPRD Kabupaten Simalungun dan Kota Madya Pematang Siantar.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai kelima pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak melanggar ketentuan rekening dana kampanye pasangan capres dan cawapres.

Setelah

memperoleh bukti-bukti yang kuat, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menetapkan status tersangka kepada seluruh anggota DPRD Kampar, Riau, dalam kasus dugaan korupsi dana APBD Kampar sebanyak Rp 1,125 miliar. Kendati demikian, belum satu anggota dewan yang ditahan.

Kubu pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla membantah telah menggunakan dana fiktif selama melakukan kampanye Pemilu Presiden.

Sebanyak 17 anggota DPRD Kota Padang menjalani sidang pertama dalam kasus korupsi APBD Kota Padang 2001-2002 senilai Rp10,4 miliar lebih. Mereka terbagi dalam berkas keempat dan kelima.

Empat dari 17 anggota DPRD Kota Bengkulu diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat berkaitan dengan kasus 35 paket proyek tanpa tender atau penunjukan langsung senilai Rp 11,4 miliar di Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu tahun 2003.

Selama ini hampir semua perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan alam atau hutan tanaman industri (HPH/HTI) cenderung menerapkan kinerja yang buruk. Ditambah lagi praktik korupsi dan kolusi yang dilakukan dengan berbagai modus operandi sehingga tidak mengherankan bila para pengusaha justru dituding sebagai perusak hutan ketimbang pengelola hutan.

Komite Sekolah (KS) hanya bagus di tataran konsep, sementara dalam implementasi di lapangan tidak berjalan baik. Banyak masyarakat masih melihat KS sama dengan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3).

Sekitar 70,6 % atau 48 dari 68 perusahaan HTI yang memperoleh izin pembangunan hutan tanaman industri (HTI) memiliki tingkat kepastian kawasan yang buruk terhadap areal konsesinya.