Bupati Flores Timur Felix Fernandez meminta semua pihak untuk membantu menciptakan ketenangan di wilayahnya terkait tuduhan tindak pidana korupsi di instansinya seperti dilontarkan sekelompok warga. Felix juga mempertanyakan alasan desakan agar dirinya diperiksa.
Puluhan kelompok yang terdiri atas pemuda dan mahasiswa, berunjuk rasa di halaman kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah (Jateng), kemarin. Mereka mendesak kejaksaan menahan 14 anggota DPRD, termasuk mantan Ketua DPRD Jateng, Mardijo, berkaitan kasus korupsi senilai Rp14 miliar, yang sekarang ditangani kejati.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengizinkan keluarga pejabat berbisnis. Namun, Presiden memberikan syarat, bisnis harus dilakukan secara adil, transparan, dan mengikuti iklim persaingan usaha yang sehat.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan bahwa keluarga pejabat tidak bisa secara sewenang-wenang dilarang berbisnis. Menurut Presiden, iklim persaingan yang sehat harus diberlakukan untuk semua warga.
- Polwil Madiun terus mengebut dalam menyelidiki dugaan penyimpangan APBD 2001-2004 senilai Rp 8,7 miliar. Polwil berencana menjadwalkan pemeriksaan Lilik Indarto G, mantan Ketua DPRD Kabupaten Madiun dan kawan-kawannya yang masih aktif bulan Januari 2005 mendatang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) boleh bernapas lega. Demi kepentingan pengusutan kasus korupsi KPK leluasa membuka rekening tersangka atau terdakwa korupsi. Artinya, untuk membuka rekening pejabat yang disangka/didakwa korupsi KPK tidak perlu meminta izin Gubernur Bank Indonesia.
Muktamar NU ke-31 menyatakan praktik pemberian uang oleh calon pegawai negeri sipil (PNS) agar bisa diterima sebagai PNS tergolong sebagai risywah sehingga hukumnya haram, baik bagi yang memberi maupun yang menerima. Keputusan tersebut dihasilkan dalam sidang Komisi Masail Diniyah Waqi'yah (komisi yang meninjau persoalan kekinian dari sudut hukum agama-red) Muktamar NU ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa.
Profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ternyata diimpikan banyak orang. Terbukti dari membludaknya pendaftar ketika lowongan PNS dibuka, bahkan sampai ada yang meninggal dunia seperti tahun 1987. Demikian pula ketika dilakukan penerimaan CPNS di Provinsi Jatim tahun 2004, jumlah peserta jauh melebihi kapasitas penerimaan. Sudah barang tentu para peserta tes CPNS harus bersaing ketat mengalahkan peserta lain.
DOKTER BASYIR AHMAD, Ketua DPD Partai Golkar Kota Pekalongan mengaku dalam pencalonan wali kota tidak mungkin calon tidak mengeluarkan dana. Saya sudah mempersiapkan dana, tapi uang itu bukan untuk politik uang, kata dia dalam acara halalbihalal dengan pengurus partainya di Gedung Partai Golkar Pekalongan, Sabtu malam.
Menko Kesra Alwi Shihab akan memecat oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti menerima sogok atau meminta bayaran dalam seleksi calon PNS pada 2004.
