Warga Beratkan Terdakwa Korupsi Tol

Kesaksian warga Kelurahan Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, memberatkan terdakwa kuasa khusus TNI Angkatan Darat, Hamid Djiman, dalam kasus korupsi proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) Seksi TMII-Cikunir Rp 74,23 miliar, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin.

Mantan Hakim Kasasi Probo Diperiksa

Putusan pengadilan tata usaha negara diminta dilaksanakan.

Ali Sadikin Akan Diperiksa Terkait Gelora Senayan

Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan memeriksa mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin.

Khairiansyah Tersangka Kasus Suap

Menerima uang dari lembaga yang diperiksa itu lumrah.

Data Kejaksaan Agung dan TPA Tidak Cocok

Kejaksaan Agung dan Tim Pemberesan Aset atau TPA menggelar rapat di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (18/11). Rapat membahas dan memverifikasi kasus-kasus penyelewengan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia untuk memperjelas statusnya.

KPK dan DPR Gelar Kasus Korupsi KPU

Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi III DPR akan menggelar perkara dugaan korupsi di tubuh Komisi Pemilihan Umum, Kamis (24/11) malam. Gelar perkara ini menindaklanjuti kesimpulan rapat dengar pendapat di antara kedua institusi ini pada 26 September lalu.

KY Segera Periksa Hakim Agung; Bekerja Saling Mengisi dengan KPK

Komisi Yudisial segera memeriksa tiga hakim agung yang menangani perkara Probosutedjo. Pemeriksaan terhadap mereka dilakukan setelah Komisi Yudisial menyelesaikan pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Ketua MA Bagir Manan, Hatta Ali, dan mantan Asisten Koordinator Tim A, Sherly M.

Inpres Dwifungsi Politisi: UU telah Atur Larangan KKN

Niat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Inpres Dwifungsi Politisi dinilai tidak perlu direalisasikan, mengingat larangan KKN sudah diatur dalam UU Antikorupsi.

Dwifungsi Politisi dan Pengusaha Bisa Merusak; Sepatutnya Istilah yang Dicetuskan Presiden Itu Dihil

Peran rangkap sebagai politisi dan pengusaha harus diawasi dengan regulasi ketat karena bisa merusak politik dan ekonomi. Pejabat politik bertugas membuat kebijakan bagi kepentingan publik, sementara pengusaha selalu mencari keuntungan.

Pemberantasan Korupsi: Indonesia Butuh Waktu 15 Tahun

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Indonesia membutuhkan waktu paling sedikit 15 tahun untuk terbebas dari praktik korupsi.

Subscribe to Subscribe to