Mantan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H M Sjachriel Darham dihadirkan sebagai saksi pada sidang korupsi senilai Rp7,9 miliar pada DPRD Kota Banjarmasin.
DPRD Kalimantan Timur dalam sidang paripurna, kemarin, memutuskan menonaktifkan Gubernur Suwarna dan Sekretaris Provinsi Syaiful Tenteng. Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Mencuatnya kasus suap yang melibatkan lima staf Mahkamah Agung membuktikan lemahnya manajerial dan kepemimpinan. Kini MA yang dihadapkan pada krisis kepercayaan publik harus memperbaiki kelemahannya untuk kembali meraih kepercayaan yang sudah terkoyak.
Wakil Kepala Biro (Wakabiro) Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muhammad Dentjik, yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi di KPU terkait pemberian dana rekanan, terancam pidana penjara paling lama lima tahun karena tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Dentjik dengan pasal 5 ayat 1 huruf a UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 jo pasal 64 ayat 1
Sejumlah anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan kecewa karena pemerintah belum juga menyampaikan daftar isian masalah Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemukakan, kini terbuka peluang lebih besar bagi para pengusaha untuk menjadi menteri karena telah terjadi perubahan dalam institusi TNI, Polri, dan birokrasi yang menghalangi personelnya yang aktif untuk menjadi politisi.
Setelah sempat menolak panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan akhirnya memberikan keterangan kepada KPK di ruang kerjanya di MA. Ini adalah kejadian pertama dalam sejarah MA. Tak heran bila pemeriksaan Bagir Manan menjadi polemik di wilayah publik.
Hakim agung Parman Suparman akhirnya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta, Senin (21/11). Pemeriksaan Parman yang kemarin memakan waktu sekitar 8,5 jam merupakan pemeriksaan pertama kali.
Khairiansyah Salman akhirnya ditetapkan sebagai tersangka baru kasus korupsi dana abadi umat (DAU). Tim penyidik Kejari Jakarta Pusat memastikan punya alat bukti awal bahwa mantan auditor BPK yang berjasa membongkar korupsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu ikut menikmati DAU Rp 10 juta.