Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Yusril Ihza Mahendra mempersilakan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) melakukan pemeriksaan terhadap Sekretariat Negara (Setneg) guna mengetahui ada tidaknya staf Setneg yang terlibat dalam kasus manipulasi data aset negara di Gelora Senayan. Kasus itu juga melibatkan banyak pihak.
Badan Kehormatan (BK) DPR akan memberikan sanksi kepada tiga anggota dewan atas pelanggaran kode etik DPR. Dua di antaranya terkait kasus dugaan percaloan alokasi dana bantuan daerah bencana alam. Sedangkan satu lainnya ditengarai terlibat pelanggaran lain di DPR.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI meminta Pemerintah Provinsi DKI segera menerapkan sistem tender online. Ketua Komisi D DPRD Sayogo Hendrosubroto mengatakan, selama ini banyak mafia yang mencegat aparat pemerintah untuk meminta tender. Sampai sering terjadi keributan fisik akibat lelang, ujarnya kemarin.
Dua pejabat Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjadi tersangka kasus korupsi dana tak tersangka Anggaran Pendapatan dan Belanja 2004 Jember.
Sembilan LSM yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Kejaksaan (KPK) kemarin mendatangi Gedung Bundar Kejagung. Mereka menagih janji Jaksa Agung Abdul Rachman Saleh soal penindakan terhadap jaksa nakal yang dicurigai melakukan jual beli perkara.
Dugaan penyimpangan dalam pengurusan visa dan izin tinggal di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia, dan KJRI Penang makin terkuak. Ternyata, besar pungutan liar (pungli) di KBRI Kuala Lumpur mencapai Rp 27,85 miliar serta di KJRI Penang Rp 13,8 miliar.
Penghasilan resmi bulanan presiden dan wakil presiden untuk tahun anggaran 2006 tidak dinaikkan. Angkanya sama seperti yang dianggarkan sejak 2000. Yakni, gaji pokok presiden Rp 30,240 juta dan Wapres Rp 20,160 juta.
Setelah menjebloskan Probosutedjo ke Lapas Cipinang, Kejagung memberikan deadline satu bulan kepada adik tiri mantan Presiden Soeharto itu untuk melunasi uang pengganti kerugian negara Rp 100,931 miliar. Masa pembayaran terhitung sejak putusan kasasi Probo keluar pada 28 November 2005.
Menteri-Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra mempersilakan Tim Pemberantasan Korupsi memeriksa pegawai Sekretariat Negara yang diduga terlibat penyimpangan pengelolaan aset-aset Sekretariat Negara. Jika masih aktif (bekerja) di sini silakan saja. Kami akan membantu penyidikan, ujar Yusril di kantornya kemarin.
