Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah akan memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi, Jaksa Agung Abdul Rachman Saleh, dan Menteri Dalam Negeri Moh Maruf untuk menjelaskan dugaan korupsi senilai Rp 3,5 triliun yang melibatkan Gubernur Kalimantan Timur Suwarna Abdul Fatah.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan surat perintah penahanan Bupati Jayawijaya David Hubi karena diduga terlibat kasus korupsi dana APBD tahun anggaran 2002-2004 sebesar Rp 500 miliar. Penyalahgunaan penggunaan dana ini membuat pembangunan di Jayawijaya macet sejak tahun 2002.
Mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) era Presiden BJ Habibie, Muladi, menuduh mantan Sekretaris Negara (Sesneg) era Presiden Abdurrahman Wahid, Alirahman memanipulasi surat izin perpanjangan hak guna bangunan (HGB) Hotel Hilton.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyimpangan anggaran keuangan daerah senilai Rp1,35 triliun. Penyimpangan tersebut antara lain ditemukan pada pos pembayaran gaji, tunjangan, honor, dan insentif kepada pimpinan daerah.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendesak kepada jajaran pimpinan DPR untuk bersikap proaktif mengakomodasi penguatan anggaran Baleg. Hal itu disampaikan anggota Baleg, Idham, melalui interupsi dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung MPR/DPR, kemarin.
Mukhrom As'ad, mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaku menerima dana Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang berasal dari dana abadi umat (DAU) sebesar Rp25 juta. Dana tersebut digunakan untuk kado pernikahan anaknya pada 2003.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution mengatakan BPK akan independen dengan tidak menerima bantuan dari lembaga pemerintah yang sedang diaudit.
