Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melaporkan Menteri Dalam Negeri ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka menilai Surat Edaran Mendagri tentang pungutan minyak tanah sebesar Rp 50 per liter telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Fraksi PDI-P datang ke KPK dipimpin Ketua F-PDIP Tjahjo Kumolo dan Sekretaris F-PDIP Jacobus K Mayong Padang, Kamis (8/11). Rombongan F-PDIP itu diterima Wakil Ketua KPK Erry Rijana Hardjapamekas.

Tjahjo menjelaskan, dari pengamatan F-PDIP, pungutan Rp 50 per liter minyak tanah itu tidak termasuk dalam penerimaan negara bukan pajak di dalam APBN-P 2005, APBN 2005, serta APBD di daerah yang melakukan pungutan.

Sementara itu, institusi-institusi pemerintah, seperti Departemen Dalam Negeri, TNI dan Polri, Departemen ESDM, serta BPH Migas, sebenarnya tak perlu dibiayai lagi karena instansi-instansi itu telah memiliki anggaran belanja di APBN-P 2005 dan APBN 2006.