Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengemukakan, keputusan hakim yang mengatakan bahwa berita acara terkait kasus Nurdin Halid ada yang dipalsukan, itu tergesa-gesa. Keputusan palsu atau tidaknya berita acara belum dapat dinyatakan kebenarannya karena hanya berdasarkan keterangan saksi dan belum dibuktikan oleh laboratorium kriminal.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mencanangkan reformasi peradilan di Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (20/12) ini. Acara ini dihadiri seluruh unsur pimpinan MA, hakim agung, serta seluruh ketua pengadilan tingkat banding dan ketua pengadilan tingkat pertama.
Selain untuk membiayai kegiatan Komisi VI DPR periode 1999-2004 memantau penyelenggaraan haji, Dana Abadi Umat atau DAU juga digunakan untuk melunasi kredit rumah salah satu anggota DPR periode yang sama.
Hasil survey yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan indeks korupsi tertinggi, telah menurunkan tingkat kepercayaan dunia internasional.
Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII) mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi Anti Korupsi. Lambatnya pemerintah meratifikasi konvensi itu justru menghambat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan menata ulang (restrukturisasi) keimigrasian agar menjadi lebih bersih, profesional, kredibel, dan akuntabel. Selain itu, setelah melakukan investigasi dan pemeriksaan, Presiden akan melakukan penggantian pejabat.
Bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Nasional, (9/12/2005), diselenggarakan apel pelajar di Tugu Proklamasi untuk mencetuskan Sumpah Pelajar Indonesia.
Pembayaran ganti rugi lahan proyek jalan tol lingkar luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) Cikunir, Jakarta Timur, tak transparan.
Usulan gaji dan tunjangan Gubernur Bank Indonesia untuk tahun 2006 mencapai Rp 2,685 miliar setahun, Deputi Gubernur Senior BI Rp 2,246 miliar setahun, dan Deputi Gubernur BI Rp 2,038 miliar setahun. Itu merupakan bagian dari anggaran operasional BI senilai Rp 8 triliun yang sedang dibahas Komisi XI DPR.
Dalam rapat kabinet terbatas sesaat setelah mendarat di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sepulang dari lawatan ke mancanegara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar Kepala Kepolisian RI Sutanto membongkar kasus indikasi penyelewengan fiskal.
