Terima Rp 680 juta, Anggota DPR Terjerat Kasus Korupsi

Seorang anggota DPR yang juga Pimpinan Komisi III DPR dan mantan anggota Komisi II, M.AM, bakal terjerat kasus pelanggaran Pasal 12 B tentang gratifikasi pada UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebab M.AM telah menerima dana Rp 680 juta untuk pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Pembentukan Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat (Kalbar).

Dua Terdakwa Pertamina Bebas

Jaksa mengajukan kasasi.

Direktur Utama PLN Diperiksa Besok

Pejabat-pejabat PLN lainnya bakal diperiksa polisi.

Kajian MTI Tentang Keppres Era Orde Baru Yang Menyimpang

Tahun 1998 Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) melakukan kajian Keppres yang menyimpang dan berpotensi terjadi KKN.

Muspida Jangan Lindungi Koruptor; Perlu Dibuka Kotak Aduan Masyarakat di Daerah

Dewan Perwakilan Daerah mengingatkan elite pusat dan daerah agar tidak menjadikan lembaga musyawarah pimpinan daerah atau muspida sebagai penghambat upaya pemberantasan korupsi. Sudah lama muspida justru menjadi peredam dan persekongkolan untuk membekukan kasus korupsi.

Audit Dana Aceh; BPK Siapkan 4 Cakupan

Badan Pemeriksa Keuangan memandang perlu adanya transparansi dan akuntabilitas penggunaan seluruh anggaran dari seluruh sumber pendanaan bagi program rehabilitasi dan rekonstruksi kembali Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam akibat gempa bumi dan bencana tsunami. Ini sesuatu yang penting bagi citra dan kelanjutan sumber pendanaan, khususnya dari negara-negara donor.

Taufik: Saya Bukan Koruptor

Mantan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Taufik Kamil dengan suara bergetar menolak tegas disebut koruptor dalam kasus korupsi Dana Abadi Umat. Baginya, tuduhan tersebut telah menghancurkan martabat dan kemanusiaannya habis-habisan.

KPK Mengeluh soal Koordinasi Polisi-Jaksa

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki mengeluhkan lemahnya koordinasi di antara aparat penegak hukum, baik di tingkat penyidik maupun penuntut umum, dalam upaya pemberantasan korupsi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kasus Harini Ditangani 16 Jaksa KPK

Sebanyak 16 jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau praktis seluruh jaksa yang dimiliki lembaga itu akan terjun menangani perkara pengacara Probosutedjo dan lima pegawai Mahkamah Agung. Rencananya, hari Selasa ini penyidik KPK melimpahkan berkas perkara dan Rabu (25/1) melimpahkan para tersangka kasus itu ke jaksa penuntut umum.

Korupsi APBD; 4 Mantan Anggota DPRD Banten Diperiksa

Empat mantan anggota DPRD Banten periode 2001-2004, Senin (23/1), diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi Banten.

Subscribe to Subscribe to