Buletin Anti-Korupsi: Update 29-6-2016

POKOK BERITA:


“KPK Ogah Tutup Kasus Hadi Poernomo”

http://koran.tempo.co/konten/2016/06/29/401411/KPK-Ogah-Tutup-Kasus-Hadi-Poernomo

Tempo, Rabu, 29 Juni 2016

Hak Buronan Harus Dibatasi

Antikorupsi.org, Jakarta, 28 Juni 2016 – Hak hukum buronan dalam sektor peradilan pidana harus dibatasi. Selama ini buronan kerap menggunakan celah hukum untuk meringankan atau meloloskan dirinya dari perkara yang menjerat mereka.

“Ada proses hukum yang harus dijalani tapi mereka tidak menjalaninya,” terang Lalola di Jakarta, Selasa, 28 Juni 2016.

Dari awal, tindakan mereka sebagai buronan telah mencerminkan perbuatan membangkang terhadap hukum. Namun mereka justru melakukan upaya hukum lain untuk perkara mereka.

Buletin Anti-Korupsi: Update 28-6-2016

POKOK BERITA:


“KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Sanusi”

http://koran.tempo.co/konten/2016/06/28/401348/KPK-Dalami-Dugaan-Pencucian-Uang-Sanusi - Tempo, Selasa28 Juni 2016

Dana Relawan Harus Diatur dalam UU Pemilu

Antikorupsi.org, Jakarta, 24 Juni 2016 – UU Pemilihan Umum (Pemilu) harus turut mengatur perihal dana relawan. Hal ini juga harus diikuti dengan pengaturan soal dana pemenangan dalam tahapan pra-pemilu.

“Ada kekosongan hukum dalam pendanaan relawan,” ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz dalam konferensi pers di Kantor ICW, Jumat, 24 Juni 2016.

Nestapa "Justice Collaborator"
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam putusannya, Kamis (9/6), membatalkan status justice collaborator (saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum) terhadap terdakwa Abdul Khoir, Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama.
 
Majelis hakim menilai, penetapan Abdul Khoir sebagai justice collaborator oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tepat karena ia merupakan pelaku utama dalam perkara yang didakwakan kepadanya.
Buletin Anti-Korupsi: Update 27-6-2016

POKOK BERITA:


“Jaksa Agung Akui Temuan Janji Uang”

http://koran.tempo.co/konten/2016/06/25/401211/Jaksa-Agung-Akui-Temuan-Janji-Uang

TempoSabtu25 Juni 2016

Langkah KPK Selidiki Dana Relawan Sudah Tepat

Antikorupsi.org, Jakarta, 24 Juni 2016 – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan dana yang diterima oleh relawan Teman Ahok patut diapresiasi. Hal tersebut dikatakan oleh Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz.

“Kami mendukung adanya surat perintah penyelidikan,” ucap Donal dalam konferensi pers di Kantor ICW, Jumat, 24 Juni 2016.

Buletin Mingguan Anti-Korupsi: Update 16-22 Juni 2016

RINGKASAN MINGGUAN:

Cegah Dana Relawan Bermasalah, KPU Harus Atur Melalui PKPU

Cegah Dana Relawan Bermasalah, KPU Harus Atur Melalui PKPU

Munculnya gerakan relawan merupakan fenomena baru dalam politik elektoral di Indonesia. Sejak Pemilu Presiden 2014, relawan memiliki andil cukup penting dibalik pengawalan suara dan pemenangan kandidat. Bahkan sejumlah pihak menyebut salah satu kunci kemenangan Jokowi-JK dalam Pemilu Presiden 2014 disebabkan masifnya kampanye yang dilakukan relawan.

In-Depth Analysis: Kasus Sumber Waras: Audit BPK Vs Penyelidikan KPK

Gaduh terkait pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta mulai terurai. Perdebatan ada atau tidaknya dugaan kasus korupsi sepertinya akan segera berakhir. Di sela rapat kerja bersama dengan Komisi III DPR RI (14/6), KPK membeberkan hasil penyelidikannya. Kesimpulannya menyebutkan bahwa, tidak ada perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut.

Subscribe to Subscribe to