Sepanjang Januari hingga April 2006 setidaknya ada 76 kasus korupsi divonis di pengadilan. Berikut adalah pemantauan yang dilakukan oleh bagian informasi publik ICW dan telah diberi catatan oleh bagian Hukum dan Monitoring peradilan.
Selama bulan April 2006 ICW telah mencatat berbagai peristiwa terkait dengan hukum dan kasus korupsi. Berikut adalah catatan tersebut beserta analisis dari divisi hukum dan monitoring peradilan.
Selama bulan Maret 2006 ICW melakukan pencatatan isu hukum dan kasus korupsi. Inilah catatan tersebut setelah diberi analisa oleh divisi hukm dan monitoring peradilan.
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1985 ternyata ditemukan ada dua jenis. Meski nomor, tanggal keluar, maupun yang menandatangani sama, isi Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1985 berlainan.
Pemeriksaan Bagian Pengawasan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti tudingan mantan Direktur Utama PT Jamsostek Ahmad Djunaidi terus berkembang. Hari Selasa ini Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Sila Pulungan diperiksa. Nama Sila Pulungan disebut-sebut oleh saksi, Aan Hadi Gusnanto.
Mahkamah Agung menjatuhkan vonis enam tahun kepada mantan Direktur Pengolahan Pertamina Tabrani Ismail. Tabrani adalah terdakwa korupsi proyek Export Oriented (Exor) I Pertamina di Balongan. Dalam putusan MA ini Tabrani dinilai terbukti melakukan korupsi dan merugikan negara 189,58 juta dollar AS.
Pemerintah pusat menganggarkan Rp 1,6 miliar untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Salah satu kebutuhan yang dianggarkan dari dana sebesar itu adalah honorarium untuk eksekutif dan legislatif yang bertugas membahas RUU PA.
Yang tersisa adalah sumpah serapah para terdakwa, yang meskipun sudah membayar ongkos kebebasan tetap divonis bersalah oleh pengadilan.
Dalam persidangan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Darmawan Ilyas, mantan Kepala Suku Dinas Kesenian dan Permuseuman Pemerintah Kota Jakarta Timur, terungkap beberapa kegiatan fiktif dalam memperingati hari ulang tahun DKI Jakarta ke-477.
Mantan Direktur PT Arsindo Perkasa Sigit Nugroho diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (8/5). KPK juga memeriksa pegawai bagian produksi PT Arsindo, Harris Iman Suntoko. Pemeriksaan ini terkait dengan adanya sejumlah nama yang sudah dikantongi KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bus transjakarta.
