Masyarakat terperangah ketika pemerintah melalui Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) terhadap mantan Pesiden Soeharto. SKPP itu pun telah resmi diterima keluarga Soeharto. Sebuah drama hukum yang dianggap merobek keadilan.

Penuntut umum Chatarina Mulyana menuntut Lim Kian Yin hukuman sembilan tahun penjara. Chatarina menilai terdakwa kasus dugaan korupsi penjualan aset PT Industri Sandang Nusantara (Insan) itu terbukti melakukan korupsi dengan kerugian negara Rp 70 miliar. Terdakwa telah menyalahgunakan prosedur hukum dengan menjual lahan PT Insan di bawah harga nilai jual obyek pajak (NJOP), ujar Chatarina di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin.

Mantan Kepala Divisi Hukum Bank BNI Tri Koentoro mengaku menyerahkan dua cek senilai Rp 250 juta dan Rp 200 juta. Cek itu masing-masing diberikan kepada Kepala Unit II Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI Komisaris Besar Irman Santoso dan Direktur II Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Brigadir Jenderal Samuel Ismoko.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Ahmad Royadi hukuman empat tahun penjara. Majelis hakim yang dipimpin Sutiyono menyatakan mantan Sekretaris Panitia Pengadaan Tinta Pemilu Komisi Pemilihan Umum itu terbukti melakukan penyimpangan dalam penunjukan langsung rekanan pengadaan tinta sidik jari Pemilu 2004. Terdakwa melanggar Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dalam pengadaan ini, kata Sutiyono membacakan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin.

Konsulat Jenderal RI berbicara dengan Hadianto selama satu jam.

Presiden setuju untuk tidak mengambil keputusan.

Salah seorang pelapor Korupsi di Kabupaten Dompu, Ilham Yahyu, Spd di pecat dengan tidak hormat oleh Bupati Dompu. Alasan pemecatan tersebut karena hukuman disiplin berat menurut versi Bupati Dompu.

Izin penahanan mantan pengacara PT Indobuildco, Ali Mazi (sekarang Gubernur Sulawesi Tenggara), yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga kini tidak digunakan oleh Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tim Tastipikor. Pasalnya, tiga alasan dilakukannya penahanan tersangka, yakni mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti, dan melarikan diri tidak didapati pada Ali Mazi.

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyelidiki dugaan korupsi di tubuh Komisi Pemilihan Umum. Kali ini KPK menyelidiki proyek pengadaan kartu pemilih Pemilu 2004 yang diketuai Hamid Awaludin, yang kini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dia dinilai tidak mengecek surat tanah dengan benar.