Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh telah mengembalikan amplop berisi uang pemberian Departemen Dalam Negeri sebesar Rp 245 juta. Hal itu sesuai dengan keputusan rapat pemimpin Pansus RUU Aceh pada 8 Mei lalu.

Kejaksaan Agung menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengucuran kredit pengadaan kapal kontainer dari Bank Mandiri-Commercial Banking Center Cabang Thamrin kepada PT Kirana Abadi Persada Lines.

Inilah kronologi pemburuan harta Soeharto.

Praktek ini sudah ada sejak Orde Baru.

Masyarakat Transparansi Indonesia mencatat 79 keputusan presiden bermasalah selama 1993-1998: 25 di bidang perindustrian dan perdagangan, 24 di bidang infrastruktur, dan 3 terkait dengan pemberian fasilitas untuk pejabat negara. Beberapa keputusan itu bermasalah karena dimaksudkan untuk keluarga presiden.

Jepang pernah menggelarnya untuk korban jugun ianfu.

Banyak tambang emas yang bisa menjadi obyek audit.

Batas akhir pendaftaran calon hakim agung yang dibuka oleh Komisi Yudisial, pada 8 Mei 2006 lalu telah ditutup. Kekhawatiran akan sepinya peminat yang mendaftarkan diri ternyata tidak terbukti. Jumlah pendaftar mencapai 126 orang dari berbagai macam profesi. Di antara para kandidat calon hakim agung ini terdaftar 61 orang hakim karier yang mendaftarkan diri.

Langkah Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atau SKPP atas diri mantan Presiden Soeharto terus memicu reaksi. KPK meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memproses Soeharto secara hukum.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat meminta Badan Kehormatan untuk menindaklanjuti kasus pemberian amplop oleh Departemen Dalam Negeri kepada Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.