Andry Djemi Lumanauw, panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengaku disuruh hakim Herman Allositandi menghubungi Walter Sigalingging, untuk mengancam bahwa Walter sebagai saksi bisa dijadikan terdakwa dalam kasus korupsi PT Jamsostek.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Ajun Komisaris Suparman, Selasa (30/5), mulai diadili di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Suparman didakwa telah memaksa Tintin Surtini selaku saksi dalam perkara korupsi PT Industri Sandang Nusantara dan menekan Tintin sehingga Tintin ketakutan. Akibatnya, Tintin memberikan uang sampai senilai Rp 413 juta, 300 dollar AS, tiga telepon Communicator Nokia 9500, 24 tasbih, dan membeli mobil Atoz tahun 2004 miliknya seharga Rp 100 juta.
Aksi mengumpulkan dana bagi korban gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah kini semakin banyak dilakukan di berbagai ruas jalan di Jawa Timur. Aksi mulia harus diawasi untuk mencegah penyalahgunaan dana oleh pihak kurang berwenang.
Apa bedanya kepala daerah dengan Ketua DPRD dalam hal pengusutan tindak pidana korupsi? Pertanyaan ini muncul di benak masyarakat dan para pencinta gerakan pemberantasan korupsi. Pertanyaan itu diawali dari fakta di lapangan mengapa kalau yang melakukan korupsi Ketua DPRD atau anggota DPRD dalam hal ini berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lebih mudah diusut dan diproses.
Bekas Ketua Panitia Anggaran DPRD Nganjuk, Jawa Timur, Didik Yudianto, serta empat anggota Dewan lainnya dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara oleh hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri Nganjuk kemarin. Empat anggota Dewan lainnya itu adalah Kasim, Mohammad Fathoni, Hariyono, dan Bambang Puguh Tjiptoadi.
Brigadir Jenderal Samuel Ismoko dalam nota pembelaan dirinya (eksepsi) menyatakan delapan lembar traveler's check senilai Rp 200 juta, yang diterimanya dari BNI, tidak ada sangkut-pautnya dengan kasus L/C fiktif BNI. Cek itu diterimanya terkait dengan keberhasilan Ismoko menuntaskan kasus Bank Pembangunan Daerah Bali.
Rekanan Komisi Pemilihan Umum dalam proyek buku, Faebuadodo Tjahja Kelana Harefa alias Tjetjep Harefa, divonis enam tahun penjara oleh majelis hakim tindak pidana korupsi Mansyurdin Chaniago kemarin. Ia juga harus membayar denda Rp 300 juta dan membayar uang pengganti Rp 11,7 miliar. Putusan itu sesuai dengan tuntutan tim jaksa penuntut umum, yang terdiri atas Endro Wasistomo, I Kadek Wiradhana, dan Eddy Hartoyo.
Press release bersama ICW, Mappi FH UI, Masyarakat Anti Korupsi Cirebon, dan LBH Padang.
Sejumlah LSM mendatangi Komisi Kejaksaan. Mereka mendesak tindak lanjut kasus korupsi APBD yang dilakukan 10 mantan anggota DPRD Cirebon dan 33 mantan anggota DPRD Sumatera Barat.
Penanganan kasus korupsi Rachman Djalili senilai Rp 3,2 miliar memasuki tahap penuntutan meskipun Wali Kota Prabumulih itu belum ditahan dengan alasan sakit. Ia akan dipanggil Kejaksaan Negeri Prabumulih 1 Juni nanti.
