Kejaksaan dan pengadilan tidak kompak soal penempatan tahanan pelaku korupsi yang kini mendekam di Rutan Kejagung (Kejaksaan Agung). Kejagung selama ini menginginkan seluruh tersangka dan terdakwa dipindah ke Rutan Salemba, tetapi pengadilan selalu punya alasan lain sehingga mereka tetap ditahan di Rutan Kejagung.

Kepentingan siapa? Kepentingan Cendana atau kroni-kroni Soeharto?

Kasus Koesmayadi (almarhum) merupakan contoh penyalahgunaan kewenangan di tubuh Tentara Nasional Indonesia. Karena itu, semua pihak perlu bekerja sesuai dengan sistem dan kewenangan masing-masing. Banyak perorangan keluar dari sistem atau mem-bypass sistem, kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono kepada Tempo kemarin.

Permintaan pemerintah agar Garuda Indonesia atau Pelita Air Service membeli pesawat untuk mengangkut presiden dan wakil presiden menuai kritik.

Hari ini DPR membahas kasusnya dengan Menteri Pertahanan.

Mantan Kepala Unit II/Perbankan, dan Pencucian Uang pada Direktorat II Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Besar Irman Santosa, memutuskan tidak mengajukan banding atas vonis dua tahun delapan bulan penjara yang diterimanya.

Rencana pemerintah memberikan gaji ke-13 hanya pantas diterima PNS di jajaran depan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Pejabat negara atau pejabat pemerintah diharapkan tidak menerima gaji ke-13, apabila masih memiliki sensitivitas terhadap kondisi masyarakat.

Pemimpin proyek pengadaan alat laboratorium Badan Riset Departemen Kelautan dan Perikanan Dasirwan dan Ketua Panitia Pengadaan Jules Fullop Pattiasina ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Sabtu (8/7) dini hari. Keduanya ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya, Sabtu pukul 00.10 WIB.

Laporan dugaan korupsi di daerah sebagian besar mengacu pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Apabila masyarakat menemukan sedikit penyimpangan APBD, mereka langsung melaporkan kepada penegak hukum.

Komisi Yudisial diminta selektif dalam memilih calon hakim agung. Orang-orang yang hanya mencari pekerjaan harus dicoret dari daftar calon karena tidak mungkin bisa diharapkan menjadi agen perubahan di Mahkamah Agung.