Departemen Keuangan meminta klarifikasi Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan atas rekening khusus untuk kesejahteraan pegawai MA atas nama Bagir Manan. Klarifikasi dilakukan untuk menertibkan rekening-rekening khusus atas nama menteri dan pimpinan lembaga negara yang dipersoalkan Badan Pemeriksa Keuangan.
Rektor Universitas Tadulako Palu Sahabuddin Mustafa, Senin (24/7), mulai diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai tersangka dalam kasus korupsi Sumbangan Persiapan Otonomi Perguruan Tinggi Universitas Tadulako tahun 2003-2005 senilai Rp 7,5 miliar.
Penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Wisnu Baroto, menyatakan penahanan Gubernur Kalimantan Timur Suwarna Abdul Fatah sah. Sebab, sebagian besar saksi perkara korupsi program pembangunan perkebunan kelapa sawit 1 juta hektare itu adalah bawahan Suwarna sehingga dikhawatirkan mereka akan terpengaruh. Penyidik perlu menahan untuk menghindari hal-hal tersebut, kata Wisnu dalam sidang yang dipimpin hakim tunggal Kresna Menon kemarin.
Tidak ada alasan pembenar yang bisa menghapuskan kesalahannya.
Bahkan sekadar menyebutkan kapan dan di mana keterangan itu dia berikan pun dia tidak bersedia.
Aspirasi itu disampaikan ke BURT (Badan Urusan Rumah Tangga). Badan itu kemudian memutuskan untuk menambahnya, papar Faisal.
Mantan kasir PT Jamsostek Cabang Sukabumi Ikrom Martha Jumda mengaku mendapat bagian Rp 2 miliar dari kasus korupsi yang menempatkannya sebagai terdakwa. Kasus korupsi di PT Jamsostek itu dilakukan dari tahun 2001 hingga 2004, dengan nilai dana sebesar Rp Rp 6,3 miliar.
Lembaga Swadaya Masyarakat Demokrasi Indonesia Baru menemukan sejumlah kejanggalan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2004 dan 2005.
Selangkah lagi, dua jaksa yang menjadi tersangka kasus pemerasan Rp 550 juta terhadap mantan Dirut PT Jamsostek Ahmad Djunaidi akan diperiksa di depan tim penyidik Timtastipikor Mabes Polri. Mereka adalah Cecep Sunarto dan Bordju Ronni.
Komisi Pemberantasan Korupsi akan meminta penetapan panggil paksa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin jika Hamid kembali tidak hadir dalam sidang di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Permintaan itu akan diajukan jaksa kepada majelis hakim perkara korupsi segel surat suara di Komisi Pemilihan Umum.
