Selain soal pengawalan proposal oleh para anggota Dewan, sejumlah proposal dianggap fiktif karena daerah yang mengajukannya tidak mengalami bencana seperti yang tertera di proposal.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono menyatakan tidak akan menyerahkan nama-nama anggota Dewan yang diindikasikan menjadi calo dana bencana kepada Badan Kehormatan Dewan. Kami menunggu aduan dari masyarakat, katanya kemarin. Harus ada yang mengadu, baru Badan Kehormatan proaktif.

Menurut Agung, selain aduan dari masyarakat, masalah ini dapat dilaporkan ke Badan Kehormatan jika Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, yang menyerahkan nama-nama itu, melaporkan juga adanya pemerasan dan pelanggaran kode etik.

Akhir pekan lalu Aburizal menyerahkan nama-nama anggota Dewan yang membantu daerah untuk mendapatkan dana bencana dengan menyerahkan proposal ke kantor Aburizal. Selain soal pengawalan proposal oleh para anggota Dewan, sejumlah proposal dianggap fiktif karena daerah yang mengajukannya tidak mengalami bencana seperti yang tertera di proposal.

Namun, menurut Agung, apa yang dilakukan oleh anggota Dewan itu bukanlah pelanggaran kode etik. Ini maksudnya kan meneruskan permintaan (dari daerah konstituen). Saya juga nggak mau anggota Dewan nggak berbuat apa-apa untuk daerahnya, kata Agung.

Menurut dia, hal itu sah saja dilakukan asal mereka tidak mengambil keuntungan. Fungsi Badan Kehormatan itu bukan hanya cari kesalahan lalu menghukum, ucapnya. Badan Kehormatan turut berkewajiban mendidik dan melindungi anggota yang bermaksud baik.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mendukung sikap Agung. Menurut Tjahjo, sikap Agung tersebut tidak bisa dikatakan menghambat pemeriksaan calo. Calo yang wajib diperiksa oleh Badan Kehormatan itu adalah bila ada anggota Dewan, yang karena perbuatannya, telah merugikan pihak ketiga atau merugikan nama baik dan keuangan pemerintah pusat atau daerah serta adanya pengaduan pihak ketiga yang merasa dirugikan, kata Tjahjo,

Ia juga punya alasan yang sama dengan Agung. Kalau ada anggota DPR yang memperjuangkan kepentingan daerah disebut calo, pada prinsipnya semua anggota DPR itu adalah calo, calo bagi kepentingan daerah dan masyarakat, ujarnya.

Meski demikian, Badan Kehormatan berjanji akan bergerak secara aktif setelah masa reses dan mendapat surat resmi dari pemimpin Dewan. Paling tanggal 16 Agustus setelah reses, kami bongkar semua, kata wakil ketua Gayus T. Lumbuun kemarin. Untuk langkah awal, mereka akan mempelajari dugaan percaloan ini. Walau Pak Agung sudah dapat nama, kami perlu verifikasi masalah dari awal, kata Gayus.

Badan Kehormatan juga akan memanggil Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Soetdjo Yuwono, yang pernah mengatakan pernah diminta anggota Dewan merespons proposal yang mereka bantu. Nanti secara resmi akan kami panggil Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat sebagai orang yang pertama kali bicara soal calo ini, ucapnya. AGUSLIA HIDAYAH | IMRON ROSYID

Sumber: Koran Tempo, 8 Agustus 2006
--------

Pemimpin Panitia Anggaran Diduga Bawa Proposal Bodong

Saya wakil rakyat. Saya harus bawa aspirasi rakyat dari mana pun mereka.

JAKARTA - Seorang pejabat Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi menuding Wakil Ketua Panitia Anggaran Bachruddin Nasori ikut membawa proposal dana bencana fiktif ke kantor Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Dia menyuruh kurir membawa 14 proposal datang ke sini, ujarnya kemarin.

Namun, pengawalan yang dilakukan Bachruddin gagal karena proposal itu tidak memenuhi persyaratan. Fotokopian semua, kata pejabat itu, sambil menambahkan, proposal tersebut dibawa kurir dari Bina Marga.

Menanggapi tuduhan tersebut, Bachruddin membantah. Saya memang pernah menelepon Soetedjo meminta supaya Wakil Bupati Trenggalek diterima di sana (kantor Menteri Kesejahteraan Rakyat), kata anggota DPR dari daerah pemilihan Tegal ini.

Dia menilai, yang dilakukannya membawa aspirasi rakyat daerah, dan itu bukan dosa. Saya wakil rakyat. Saya harus bawa aspirasi rakyat dari mana pun mereka, ujarnya kemarin.

Alasan dia menelepon, kata Bachruddin, karena sang wakil bupati tertahan selama dua jam saat membuat janji dengan Soetedjo. Wakil Bupati memang membawa proposal untuk perbaikan daerahnya yang terkena banjir bandang Maret lalu. Sekarang saja saya bawa proposal nih, buat diserahkan lagi ke dia, ucapnya.

Ketua Panitia Anggaran Emir Moeis menyatakan, peran yang disandang politikus Senayan memang rentan. Tipis bedanya jadi dewa penyelamat atau jadi calo, ujarnya. Tapi yang penting, tidak ada komisi yang didapatkan, apalagi diminta sang anggota Dewan bila perjuangannya menggolkan dana bencana berhasil.

Menurut sumber Tempo itu, proposal fotokopi sejenis untuk kantor Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat juga datang dari karyawan Departemen Pekerjaan Umum. Jumlahnya lima proposal.

Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Soetedjo Yuwono membenarkan kedatangan dua gelombang proposal fotokopi itu. Itu proposal bodong, katanya.

Menurut Soetedjo, selain fotokopi, proposal-proposal itu terkesan dibuat oleh orang yang sama. Selain bahasanya sama, pola pengajuannya serupa, yakni lewat kurir departemen, dengan tanda tangan kepala daerah, yang juga fotokopi. Cuma cap daerah yang asli, katanya.

Semua proposal itu kini sudah dikembalikan, dia menambahkan. YOPHIANDI