Ini bisa menjadi solusi lambannya penanganan perkara yang diakibatkan bolak-baliknya berkas dari kejaksaan ke kepolisian. Dalam draf RUU KUHAP, diatur penghapusan status penanganan perkara, mulai P-16 (penunjukan jaksa), P-19 (berkas dikembalikan), hingga P-21 (berkas dinyatakan lengkap).
Pemberantasan korupsi merupakan salah satu program utama pemerintah Indonesia saat ini. Terpuruknya citra Indonesia di dunia internasional, keluhan sektor bisnis tentang bermacam praktek korupsi dan pungutan serta desakan dari masyarakat untuk mengatasi masalah korupsi memaksa pemerintah menempatkan pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama. Apalagi beberapa pemerintahan sebelumnya dianggap gagal memberantas korupsi.
Perdebatan soal persiapan pemilihan umum saat ini lebih banyak berkutat pada soal pilihan sistem ataupun penentuan calon terpilih. Ironisnya, pengaturan dana politik kerap luput dari perhatian dan pengaturannya pun terbatas. Hal itu akhirnya menjadikan pemilu hanya menjadi kontes kandidat kaya atau kelompok elite.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya seperti Walhi, Jatam dan Elsam, menggugat pemerintah soal penanganan semburan lumpur Lapindo.
Beberapa LSM yang tergabung dalam tim advokasi korban kemanusiaan lumpur panas Sidoarjo itu mengajukan gugatan "legal standing" kepada pemerintah di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (8/12).
Program Korupsi Politik ICW melakukan kajian untuk perbaikan pasal-pasal dana Politik dalam paket Undang-undang Politik. Berikut hasil kajian tersebut.
Corruption perception index (CPI) tahun 2006 yang dirilis Transparency International (TI) pada 4 November lalu meletakan Indonesia pada peringkat 7 negara terkorup dari 163 negara.
Di Indonesia korupsi masih merajalela. Penurunan peringkat Indonesia sebagai `negara terkorup` di dunia dari urutan enam menjadi urutan ke-130 pada tahun 2006, rasanya tetap saja belum melegakan hati rakyat di negeri ini. Sebab, peringkat Indonesia sebagai negara terkorup di Asia masih bercokol di urutan pertama.
Hari ini, Selasa (5/12), Bupati Kendal Hendy Boedoro diperiksa sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hendy menjadi tersangka kasus dugaan korupsi APBD Kendal 2003, pinjaman BPD Jawa Tengah, dan dana alokasi umum. Nilai seluruhnya sekitar Rp 64 miliar.
Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri seharusnya turut mempertanggungjawabkan kebijakannya, terkait pungutan dana tidak sah yang melibatkan mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Rokmin Dahuri. Oleh sebab itu, Megawati sepatutnya memberi keterangan.
Upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merambah kegiatan ekonomi bawah tanah atau underground economy harus diikuti keberanian memberantas usaha ilegal.
