Antikorupsi.org, Jakarta, 12 Oktober 2016 - Otonomi daerah (otda) telah berjalan selama 15 tahun. Kehadirannya diharapkan mampu menuntaskan persoalan-persoalan yang dimiliki tiap daerah. Namun permasalahan juga muncul seiring diterapkannya desentralisasi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2015 saja, 183 Kepala Daerah tersangkut kasus korupsi. Jumlah tersebut belum mencakup 9 tahun sebelumnya sejak otda berjalan pada tahun 2001.

Tahun 2015 dapat dianggap tahun paling sulit dalam mendorong agenda antikorupsi.  Pemimpin baru tak selamanya berarti harapan semakin besar. Pada awalnya mungkin iya, meski realitas politik menggerus sedikit demi sedikit suasana batin publik yang memimpikan Indonesia dibawah Presiden baru akan lebih berani melawan korupsi. Karena kenyataannya justru berbalik arah dengan harapan. Tali temali upaya dari berbagai sisi dan kekuatan untuk meredam agenda antikorupsi kian telanjang ditunjukkan. Hasilnya adalah pukulan mundur bagi gerakan antikorupsi.

POKOK BERITA:

“Terdakwa Menyuap dengan Jual Sawah”

http://koran.tempo.co/konten/2016/10/14/406582/Terdakwa-Menyuap-dengan-Jual-Sawah

Tempo, Jumat, 14 Oktober 2016

RINGKASAN MINGGUAN

POKOK BERITA:

“Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Nur Alam”

http://koran.tempo.co/konten/2016/10/13/406522/Hakim-Tolak-Gugatan-Praperadilan-Nur-Alam

Mendekati satu tahun usia pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019, beberapa isu tak sedap mulai menyeruak. Tak dapat dimungkiri, lembaga ini dari awal selalu menghadapi tantangan yang berat, khususnya ketika mengemban tugas dan fungsi penegakan hukum. Kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK telah menyeret aktor-aktor penting, baik dari lembaga yudikatif, eksekutif, maupun legislatif; dari elite partai politik hingga pengusaha.

POKOK BERITA:

“Ombudsman RI Sebut Banyak Pungli di E-KTP”

http://koran.tempo.co/konten/2016/10/11/406384/Ombudsman-RI-Sebut-Banyak-Pungli-di-E-KTP

Antikorupsi.org, Jakarta, 10 Oktober 2016 – Koalisi Pemantau Peradilan melaporkan hasil penelusuran terhadap calon hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kepada Hakim Agung Artidjo Alkostar. Dari hasil penelusuran terhadap 55 calon, sebagian besar diantaranya dinilai tidak layak.

Koalisi Pemantau Peradilan yang melakukan penelusuran diantaranya Indonesia Corruption Watch (ICW), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) FH UI, dan sejumlah organisasi lainnya. Adapun total calon berjumlah 85 orang.

Antikorupsi.org, Jakarta, 7 Oktober 2016 – Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan Pemilu Untuk Demokrasi (Perludem) mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dalam judicial review uji materil UU Pilkada kepada Mahkamah Konsitusi (MK). Permohonan diajukan pada hari Jumat, 7 Oktober 2016.

Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil mengatakan, permohonan diajukan terkait uji materil yang mereka lakukan kepada MA terhadap Peraturan KPU (PKPU) no 9/2016 tentang Pencalonan Kepala Daerah.