Antikorupsi.org, Jakarta, 8 Desember 2016 – Rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Internasional (HAKI) akan digelar di berbagai kota di Indonesia. 12 kota akan turut merefleksikan hari antikorupsi dengan tema ‘Bangun Negeri Tanpa Korupsi’.
12 Kota tersebut yaitu Aceh, Medan, Padang, Pontianak, Samarinda, Jakarta, Yogyakarta, Malang, Blitar, Bali, Tangerang Selatan, dan Makassar.
Antikorupsi.org, Jakarta, 8 Desember 2016 – Indonesia Corruption Watch (ICW) akan menggelar peringatan Hari Antikorupsi Internasional (HAKI). Dalam peringatan kali ini, ICW bekerjasama dengan organisasi seni rupa kontemporer ruangrupa.
Tajuk ‘Aksi Anti Korupsi’ dipilih untuk mengajak pemuda dan pemudi untuk bersama-sama melawan korupsi. “Kita mencoba cara baru lewat seni dan musik,” ujar Kurnia Ramadhana, anggota Divisi Fundraising ICW, sekaligus Ketua Acara HAKI ICW, di Jakarta, Rabu, 7 Desember 2016.
POKOK BERITA:
“Dugaan Korupsi Sekjen KOI Tak Hambat Persiapan Asian Games”
https://sport.tempo.co/read/news/2016/12/06/100825690/dugaan-korupsi-sekjen-koi-tak-hambat-persiapan-asian-games - Tempo, Selasa, 6 Desember 2016
Perguruan Tinggi (PT) tengah menjadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik dugaan korupsi dalam pemilihan rektor di sejumlah perguruan tinggi. Tak lama berselang, Indonesia Corruption Watch (ICW) mempublikasikan temuannya terkait pola-pola korupsi di perguruan tinggi.
Dalam pembukaan Anti-Corruption Summit di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta akhir Oktober lalu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan telah mengendus adanya keganjilan dalam pemilihan rektor.
PERINGATAN TERBUKA KEPADA HAKIM KONSTITUSI
1. Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. (Ketua MK)
2. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. (Wakil Ketua MK)
3. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Hakim MK)
4. Manahan Sitompul, S.H., M. Hum. (Hakim MK)
5. Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H. (Hakim MK)
Antikorupsi.org, Jakarta, 1 Desember 2016 – Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi (MK) mendesak hakim konstitusi untuk menolak permohonan pengujian masa jabatan hakim. Saat ini, terdapat dua permohonan pengujian terkait masa jabatan Hakim Konstitusi.
Dua permohonan terhadap UU nomor 24/2003 jo UU nomor 8/2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yaitu pertama, permohonan pengujian UU MK yang meminta agar Hakim Konstitusi diberikan masa kerja sampai usia 70 tahun. Permohonan diajukan oleh hakim Binsar Gultom dan Lilik Mulyadi.
Antikorupsi.org, Jakarta, 1 Desember 2016 – Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan peringatan kepada tujuh hakim MK. Sembilan hakim diminta untuk tidak melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi.
Peringatan yang diberikan berkaitan dengan permohonan pengujian yang sedang berlangsung terhadap UU nomor 24/2003 jo UU nomor 8/2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Pengujian berhubungan dengan ketentuan Masa Jabatan Hakim Konstitusi.
POKOK BERITA:
“Rp100 Juta untuk Balas Budi”
http://print.kompas.com/baca/
Kompas, Rabu, 30 November 2016
Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim dan kini memasuki tahap pembahasan oleh DPR serta pemerintah. Rancangan ini akan mengubah kekuasaan kehakiman sekarang karena membagikan tanggung jawab kekuasaan kehakiman kepada lembaga lain.
