Fenomena dinasti politik bukan hal baru di Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan dinasti politik terus tumbuh subur, diantaranya adalah peran partai politik dalam pemilihan calon kandidat yang akan diusung dan pembatalan larangan konflik kepentingan dalam undang-undang Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi.
POKOK BERITA:
“KPK Soroti Pembelian 50 Unit Airbus”
https://koran.tempo.co/konten/
Deretan kepala daerah yang terjerat berbagai kasus korupsi yang diproses hukum oleh KPK dan penegak hukum lain menjadi indikasi tidak wajarnya tata kelola pemerintahan yang baik di aras otonomi daerah.
POKOK BERITA:
“Rolls-Royce Akui Menyuap Garuda Indonesia”
Setiap menjelang pemilihan kepala daerah, isu dinasti politik selalu muncul dan ramai dibincangkan. Dinasti politik dilarang oleh undang-undang. Namun, Mahkamah Konstitusi menganulirnya melalui proses uji materi (judicial review) yang diajukan salah satu calon peserta pilkada pada 2015.
Operasi tangkap tangan (OTT) yang biasa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan sesuatu yang menakutkan bagi koruptor. Selama ini, pelaku korupsi yang terkena OTT sangat sulit lolos dari jerat hukum. Selain ditahan dan dijadikan tersangka, pada akhirnya pelaku dinyatakan bersalah oleh hakim dan dijatuhi hukuman penjara.
Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma 13/2016). Perma yang disahkan pada 29 Desember 2016 ini mengatur pedoman penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi, termasuk dalam perkara korupsi.
- BPKP dan institusi diluar BPK tidak bisa menyatakan kerugian Negara -
Pada 9 Desember 2016, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 4/2016). Surat Edaran ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.
