- buka ruang publik untuk berikan masukan-

Pernyataan Pers Koalisi Masyarakat Sipil

Proses pemilihan calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dari waktu ke waktu semakin tidak menentu. Saat ini sudah mencuat ke publik sejumlah nama yang akan menggantikan posisi Jenderal Polisi Bambang Hendarso Dahuri seperti Komjen Nanan Soekarna dan Komjen Imam Soedjarwo. Muncul pula nama baru seperti Kapolda Metro Jaya, Irjen Timur Pradopo dan Kapolda Sumatera Utara, Irjen Oegroseno.

Kepala Kepolisian Negara RI Bambang Hendarso Danuri memasuki masa pensiun pada Oktober ini dan akan segera digantikan Kepala Polri baru.

Ibarat bedol desa, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan sekaligus 26 anggota Komisi IX DPR RI periode 1999-2004 sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom. Dengan empat tersangka sebelumnya, total anggota Dewan yang menjadi pesakitan karena diduga terlibat suap menjadi 30 orang.

Press Release KAKP (Koalisi Anti-Korupsi Pendidikan)

Kejati DKI Jakarta lambat menangani kasus dugaan korupsi yang melanda SDN RSBI 012 Rawamangun Jakarta. Sejak dilaporkan pertamakali tahun 2007 dan kemudian disusul tahun 2010, Kejati DKI Jakarta belum menetapkan satu pun tersangka atas kasus ini. Padahal, berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh ICW, KAKP, orang tua murid dan mantan orang tua murid, Kejati seharusnya telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Block Grant RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional), BOP dan BOS ini.

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, atau yang lebih dikenal sebagai UKP4, baru saja menyerahkan hasil evaluasi atas kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II periode Juli-Agustus kepada Presiden. Namun benarkah UKP4 memiliki kewenangan hukum untuk menilai kinerja Kabinet? Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang UKP4, tegas dinyatakan bahwa UKP4 bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan, sehingga sasaran pembangunan dapat dicapai dengan penyelesaian penuh.

Belakangan ini kredibilitas, integritas, dan akuntabilitas Polri sering dipertanyakan oleh publik sehubungan dengan banyaknya persoalan yang melilit Polri, dari masalah penyidikan perkara yang banyak di antaranya dinilai kurang profesional dan proporsional, hingga masalah pembinaan personel, khususnya yang berkenaan dengan promosi anggota yang dipandang cenderung seenaknya.

Kebijakan akselerasi pemberantasan korupsi adalah keniscayaan, karena negara harus segera mewujudkan kesejahteraan rakyat dan melakukan konvergensi antara daulat rakyat dan daulat hukum secara bersamaan untuk merealisasi terwujudnya negara hukum yang demokratis.

Cerita tentang Dewan Perwakilan Rakyat di negeri ini dihiasi serangkaian ironi dan paradoks. Di era Orde Baru, institusi DPR tak lebih dari sekadar “tukang stempel” tiap kebijakan Soeharto. Di era reformasi ini, lembaga tersebut justru sarat kontroversi. Yang masih hangat adalah litani rengekan soal usulan fasilitas: dana aspirasi, dana pedesaan, hingga pembangunan gedung DPR yang justru ditolak dan dihujani kritik. Usulan-usulan tersebut dikritik karena kinerja DPR di bidang legislasi yang cenderung lemot dan semakin menurun. Kemampuan Dewan membuat produk undang-undang semakin rendah.

RENCANA kerja sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pendidikan Nasional memasukkan kurikulum pendidikan antikorupsi ke sekolah dari prasekolah hingga ke perguruan tinggi tentu layak diapresiasi dan didukung. Kita berharap, upaya itu ke depan bisa mengikis budaya korupsi yang sudah sedemikian menggurita.

Membangun Pilar Good Governance

MASIH ingatkah Anda tentang rencana Ketua DPR Marzuki Alie untuk menerapkan penggunaan finger print guna mencatat kehadiran para anggota dewan? Rencana saat ini, entah bagaimana realisasinya itu, dipicu oleh beredarnya daftar ketidakhadiran para anggota dewan dalam rapat-rapat yang menjadi salah satu tugas pokok mereka.