Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK) menolak pembiayaan saksi partai politik dengan uang APBN. Koalisi menilai, dana saksi parpol hanya mengesahkan perampokan APBN lewat kebijakan yang korup.

Selain tidak punya dasar hukum, usulan ini melanggar prinsip pengelolaan keuangan negara. Kebijakan ini juga koruptif dan melegalkan korupsi APBN. Total biaya penyelenggaraan pemilu juga sudah tertutup, yaitu sejumlah Rp 31,57 triliun.

Diam-diam, sejumlah politisi DPR masih berniat melemahkan bahkan “membunuh” KPK lewat Rancangan Undang-undang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi meminta Presiden SBY segera menarik RUU KUHAP dari DPR.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi memberikan surat terbuka kepada Presiden SBY dan Menteri Hukum dan HAM yang isinya menolak pembahasan RUU KUHAP di DPR dan mendesak presiden menarik RUU ini karena bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi.

Jakarta, 4 Februari 2014

Kepada   Yth.

1.        DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden Republik Indonesia

2.      Amir Syamsudin

Menteri Hukum dan Hak  Asasi Manusia

Di Jakarta

Pers Release
 

Soal  alih  fungsi  lahan  dan deforestasi  sangat  terkait  dengan  kepentingan  politik. Oleh karena  itu,  untuk  memahami  persoalan deforestasi di Indonesia, maka dibutuhkan  pemahaman tentang politik. Dinamika dan  kontestasi  politik  di  tingkat  lokal    membutuhkan  industri  hutan,  perkebunan  dan pertambangan  sebagai  penopang  pendanaan.  

Pernyataan Pers Komite untuk Pembaruan Hukum Acara Pidana (KuHAP)

- Asian Agri harus bayar tunai denda Pajak dan Penegak Hukum harus jerat “Pengemplang Pajak” dengan UU Korupsi dan UU Pencucian Uang -
Pernyataan Pers Bersama 

Siaran Pers

30 Januari 2014

Jangan Kompromi dengan Pengemplang Pajak

Akibat mengemplang pajak, Asian Agri harus segera melunasi pembayaran hukuman denda sebesar Rp 4,5 triliun rupiah. Tenggat pelunasan jatuh besok, 1 Februari 2014. Muka kejaksaan jadi taruhan: apakah kejaksaan akan kompromi dengan korporasi pelanggar hukum?

SIARAN PERS : 001/FOINI/I/2014

Gugatan Perdata Nomor 03/BAKUMHAM-OTDA/GOLKAR-NTB/I/2014 dilayangkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui kuasa hukumnya kepada Pengadilan Negeri Mataram sesudah menolak memberikan informasi yang diminta oleh Suhardi.

Suhardi digugat untuk memberikan ganti rugi senilai SATU MILIAR RUPIAH, dan disebutkan permintaan informasi tersebut merupakan pesanan sponsor untuk menjatuhkan nama DPD Golkar NTB.