30
Jul
POKOK BERITA:
“Gubernur Gatot & Evi Tersangka Suap”
http://koran.tempo.co/konten/
Tempo, Rabu, 29 Juli 2015
29
Jul
Jakarta, antikorupsi.org - Faktor leadership dan komunikasi ala Jokowi yang diterapkan dalam pemerintahanya tidak cukup tanggap dalam menyelesaikan permasalahan di bidang penegakan hukum. Tidak heran jika tingkat kepuasan dan kepercayaan publik semakin merosot sejak Januari 2015, 6 bulan pasca dilantik sebagai presiden.
28
Jul
POKOK BERITA:
“Budi Waseso Akui Tak Ada Perintah Jokowi”
http://koran.tempo.co/konten/
Tempo, Selasa, 28 Juli 2015
27
Jul
POKOK BERITA:
“Bareskrim Diminta Hentikan Kriminalisasi Narasumber”
http://koran.tempo.co/konten/
27
Jul
Jakarta, antikorupsi.org – Dua pegiat antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dilaporkan karena pencemaran nama baik oleh Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita, memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri, Senin (27/07/2015). Mereka adalah Koordinator ICW Adnan Topan Husodo dan Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Emerson Yuntho diperiksa secara bergantian dan didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu Febionesta.
27
Jul
Jakarta, antikorupsi.org - Kriminalisasi bertubi-tubi yang dilakukan kepolisian terhadap pegiat prodemokrasi dan antikorupsi berimbas mengancam pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Bahkan, perjalanan demokrasi di Indonesia bakal ternodai serta dikhawatirkan akan kembalinya tangan besi yang berkuasa.
24
Jul
RINGKASAN Berita
Senin, 20 Juli 2015 ada dua peristiwa penting yang dicatat.
Pertama, tim kuasa hukum OC Kaligis sudah menyiapkan sejumlah langkah gugatan praperadilan. Upaya ini untuk memberikan perlindungan hak sebagai tersangka.
http://hukum.rmol.co/read/2015/07/20/210578/OC-Kaligis-Bersiap-Ajukan-Gugatan-Praperadilan-
Kedua, kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare, Sulawesi Selatan, kosong setelah ketua, Kaharuddin Kadir, dinon-aktifkan.
24
Jul
Mavia peradilan bukanlah barang baru yang telah terjadi dalam sistem peradilan di Indonesia. Para pembela keadilan dalam hal ini malah mencoreng sistem peradilan seperti melakukan tindak pidana korupsi.
24
Jul
Bermula dari desakan agar Presiden Joko Widodo tidak memilih figur-figur yang ”anti pemberantasan korupsi” sebagai anggota Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi, dua aktivis Indonesia Corruption Watch kemudian dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.
Kontroversi muncul karena polisi kemudian memproses pengaduan tersebut secara langsung dan cenderung mengabaikan permintaan beberapa pihak untuk mendahulukan penyelesaian melalui Dewan Pers.
Persoalannya, dapatkah sumber berita digugat secara hukum atas kutipan pernyataan
23
Jul
Korupsi masih menjadi isu elite di kalangan masyarakat kelas bawah. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan atas akibat dari korupsi. Padahal masyarakat merupakan korban yang akan menerima imbas secara turun temurun dari praktik korupsi. Tidak terkecuali dengan masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), daerah kepulauan yang memiliki banyak sumberdaya alam yang seharusnya menjadi aset daerah dalam mensejahterahkan masyarakat di sana. Namun, sumber daya alam justru menjadi lahan korupsi yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab.