Skenario Pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Press Release Koalisi Pemantau Peradilan

Syahril Sabirin Kucurkan Rp 15 Miliar

Anwar Nasution dan anggota Dewan Gubernur lain ikut menyetujui.

Dana Bantuan Hukum Bank Indonesia Dinilai Terlalu Besar

Perlu dikhawatirkan dana itu digunakan untuk biaya tidak terduga.

Pejabat Minta Uang Rp 50 Juta dari Rekanan

Bendahara Pemerintah Kota Makassar Zalia menyatakan, ia pernah diperintah oleh Asisten II Pemerintah Kota Makassar Syafruddin Nur untuk meminta uang Rp 50 juta kepada Hengky Samuel Daud. Hengky Samuel Daud adalah pengusaha rekanan Pemerintah Kota Makassar dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran anggaran tahun 2003.

Keterbukaan Informasi BUMN

Rancangan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (RUU KIP) masih menghadapi persoalan tentang ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah, menyangkut berbagai persoalan mendasar. Materi RUU KIP yang alot diperdebatkan adalah, informasi yang dikecualikan, karena jika dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, dan berbagai ketentuan lain, yang prinsipnya mem- batasi kebebasan informasi demi keamanan nasional, menjaga aset negara, maupun perlindungan terhadap privasi individual.

Hikayat Tiga Surat Penggugat

Pengadaan surat suara dinilai memboroskan uang negara. Peserta lelang yang kalah pun menggugat.

Komisi III Minta KPK Tagih Koruptor Uang Pengganti

Komisi III DPR meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menagih uang pengganti dari para koruptor yang perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht). Hal ini untuk mencegah penumpukan uang pengganti yang belum tertagih.

Agar Tak Korup, Amil Zakat Diaudit BPKP

Berbagai problem yang muncul seputar pelaksanaan zakat dibahas dalam Diskusi Rutin Komunitas Tabayun di Pena Resto, lantai 2 Graha Pena, Surabaya, kemarin (8/10). Sempat muncul gagasan agar lembaga amil zakat diaudit oleh lembaga berkompeten. Kalau perlu diaudit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Komisaris Akui Ada Temuan Korupsi; Kasus PT Posindo yang Ditangani Kejagung

Dugaan korupsi di tubuh PT Pos Indonesia (Posindo) tak sekadar isapan jempol. Selain diselidiki Kejaksaan Agung (Kejagung), jajaran komisaris BUMN jasa pengiriman pos itu juga melakukan pemeriksaan internal terhadap para pihak yang diduga terlibat.

Kasus Asabri; Jaksa Sedang Selidiki Kasus Lain yang Terkait

Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung ternyata belum berhenti menangani perkara dugaan korupsi di tubuh PT Asabri. Setelah menetapkan Henry Leo dan Subarda Midjaja sebagai tersangka dugaan korupsi dana PT Asabri, kini jaksa tengah menyelidiki dugaan korupsi lainnya yang berkaitan dengan PT Asabri.

Subscribe to Subscribe to