Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mematangkan penanganan kasus korupsi proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) di Riau yang diduga merugikan negara hingga Rp 5 miliar. Bahkan, mereka mengisyaratkan untuk menahan Saleh Djasit, mantan gubernur Riau dan anggota Komisi VII DPR yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Mantan Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Prof. Nazaruddin Sjamsuddin akhirnya menghirup udara bebas. Terpidana empat tahun enam bulan kasus korupsi pengadaan jasa asuransi anggota KPU dan pengumpulan dana taktis dari rekanan KPU itu, meninggalkan Lapas Cipinang pukul 19.00 tadi malam.
Terpidana perkara korupsi pembangunan lahan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur, Martias, Kamis (13/3), menyerahkan uang pengganti sebesar Rp 346,832 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nilai uang pengganti itu sesuai dengan tuntutan jaksa dalam sidang yang digelar di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, April tahun lalu. Dalam kasus itu, Presiden Direktur Surya Dumai Group itu divonis 18 bulan penjara.
Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat mengagendakan tanggapan terhadap jawaban pemerintah atas interpelasi Kredit Likuiditas Bank Indonesia dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada 25 Maret.
Uang US$ 13 juta atau sekitar Rp 120 miliar yang dikembalikan pengusaha Tan Kian masih disita dan berada di rekening Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan uang yang dikembalikan Tan Kian itu disita sebagai alat bukti kasus Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).
Delapan pengadu melaporkan anaknya mulai mengalami gejala terkena bakteri Enterobacter sakazakii.
Kejaksaan Agung hari ini mengevaluasi hasil pemeriksaan internal kasus jaksa Urip Tri Gunawan, yang diduga menerima suap dari Artalyta Suryani.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang memasukan gaji pendidik dalam anggaran pendidikan 20 persen dinilai sangat aneh dan mengabaikan kondisi objektif masyarakat. Putusan tersebut akan merugikan guru dan secara langsung menghambat pemerintah dalam menjalankan kewajiban konstitusi, menyediakan pelayanan pendidikan bermutu dan gratis bagi masyarakat terutama pada tingkat dasar.
