Usul hak angket BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) sebagai lanjutan interpelasi BLBI berakhir antiklimaks. Fraksi-fraksi besar di parlemen yang semula ngotot kemarin justru menolak ikut menyetujui hak konstitusional dewan untuk melakukan investigasi itu. Melalui lobi yang alot, hanya disepakati untuk membentuk tim pengawas.
Menteri Kehutanan M.S. Kaban bukan satu-satunya anggota Kabinet Indonesia Bersatu yang terseret kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia (BI). Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Paskah Suzetta juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus senilai Rp 100 miliar itu.
Musim penerimaan siswa baru (PSB) di Indonesia segera tiba. Dengan tidak adanya perubahan kebijakan pemerintah tentang PSB, sudah dipastikan akan banyak penyimpangan. Untuk mengantisipasi hal itu, maka memasuki musim PSB tahun ini, ICW bersama kelompok masyarakat sipil lainnya akan membuka posko pengaduan PSB di beberapa provinsi.
Penyelewengan dalam PSB (penerimaan siswa baru) tahun ini diperkirakan meningkat. Hal ini didasarkan pada tidak adanya perubahan mendasar dan signifikan kebijakan pemerintah tentang PSB. Modus korupsi dalam berbagai bentuk seperti suap, jual beli kursi, pungutan illegal, diskriminasi dan privilege pada anak pejabat ditengarai masih tetap akan terjadi.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengkhawatirkan ratusan, bahkan ribuan, triliun rupiah aset negara akan raib bila tidak segera dibenahi. Wakil Ketua KPK Haryono Umar menyampaikan kekhawatiran itu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (9/6).
Pemerintah akan menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam sepekan. Pemerintah hanya tinggal melakukan satu kali pembahasan sebelum diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar mengatakan tidak akan lagi memeriksa sumbangan atau kado-kado pernikahan pejabat publik. Ke depan kami pasif saja, katanya di sela rapat kerja dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat kemarin.
Terdakwa kasus dugaan penyuapan jaksa Urip Tri Gunawan, Artalyta Suryani, mengakui pernah bertemu dengan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kemas Yahya Rahman dan mantan Direktur Penyidikan Muhammad Salim.
Amerika Serikat mendukung tugas Satuan Khusus Penanganan Korupsi yang dibentuk kejaksaan. Dukungan itu salah satunya dengan memberikan dana bantuan senilai US$ 750 ribu atau sekitar Rp 6,9 miliar. Menurut Jaksa Agung Amerika Serikat Michael B. Mukasey, bantuan itu untuk membantu membangun kapasitas jaksa dalam menangani kasus. Bantuan ini bukan untuk mengintervensi penanganan kasus di Indonesia. Amerika takkan mengintervensi Indonesia, ujar Mukasey seusai menandatangani kesepakatan bantuan dengan Jaksa Agung Hendarman Supandji di Kejaksaan Agung kemarin.
Jangan sampai ini selesai setengah, lalu pindah ke yang lain.
