Jaksa Esther dan Dara Menolak Wajib Lapor

Jaksa Esther Tanak dan Dara Veranita, tersangka kasus penggelapan barang bukti 343 butir ekstasi, menolak ketentuan wajib lapor dua kali seminggu di kantor Kepolisian Daerah Metro Jaya. Penolakan itu disampaikan lewat surat yang dilayangkan tim pengacara kedua jaksa kepada kepolisian, Rabu lalu. "Mereka harus bebas demi hukum," kata Petrus Leatomu, pengacara Esther dan Dara, kepada Tempo kemarin.

Kasus Suap DPR; Rama Bantah Usul Kenaikan Stimulus

Satu per satu nama yang disebut politikus PAN Abdul Hadi Djamal harus bergiliran diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemarin (16/4) giliran politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rama Pratama menjadi saksi dugaan korupsi pembangunan dermaga dan bandara di Indonesia Timur itu.

Enam Caleg Jadi Terbelit Money Politics

Sejumlah caleg yang berpeluang menduduki kursi di DPRD Situbondo menghadapi masalah tuduhan money politics. Menurut data yang dihimpun koran ini, setidaknya ada enam caleg calon jadi dari tiga parpol yang dilaporkan melakukan money politics pasca pelaksanaan pileg.

Hari Ini Bupati Pandeglang Diperiksa Lagi

Kejaksaan Tinggi Banten hari ini akan memeriksa lagi Bupati Pandeglang Dimyati Natakusumah dan wakilnya, Erwan Kurtubi, dalam kasus suap terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pandeglang. Pemeriksaan dilakukan setelah Selasa lalu Bupati Dimyati mangkir dari pemeriksaan. "Pemanggilan karena pemeriksaan sebelumnya yang gagal," kata Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Syaifudin.

Korupsi Depnakertrans;Bachrun Divonis 4 Tahun

Mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bachrun Effendi, Rabu (15/4), divonis empat tahun penjara. Dia juga dihukum membayar denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.

Dana dari Pengusaha untuk Ongkos Politik Pemilihan Kepala Daerah

Dana dari Pengusaha untuk Ongkos Politik Pemilihan Kepala Daerah

Saat menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Danny Setiawan pernah menerima uang dari Direktur PT Setiajaya Mobilindo Yusuf Setiawan dan Direktur PT Istana Sarana Raya Hengki Samuel Daud. Sebagian dari dana yang diterimanya itu digunakan sebagai biaya politik saat Pemilihan Gubernur Jawa Barat.

Kasus Korupsi Sisminbakum; Romli Atmasasmita jadi Tahanan Kota, Hartono Tanoe Teken BAP

Para tahanan kasus korupsi di Kejaksaan Agung (Kejagung) berkurang. Itu terjadi setelah tim penyidik kemarin melepas mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Depkum HAM Romli Atmasasmita -selaku tersangka kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) senilai Rp 410 miliar- dari Rumah Tahanan (Rutan) Kejagung.

KPK Awasi Seleksi Pengganti Miranda Goeltom

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tampaknya, tak ingin skandal dugaan suap di Bank Indonesia (BI) terulang. KPK berjanji akan mengawasi pemilihan deputi gubernur senior BI untuk menggantikan Miranda Goeltom yang habis masa jabatannya Juni mendatang.

BPK: Uang Mengubah Status Hukum Pejabat BI

Ketua Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Nyoman Wara menyatakan uang Rp 68,5 miliar dari Rp 100 miliar milik Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) yang digunakan sebagai bantuan hukum berakibat pada status hukum ketiga mantan anggota Dewan Gubernur BI yang terkait dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pertemuan Four Seasons; Emir: Itu Bukan Pertemuan Liar

Emir ditanyai soal kehadiran dan kronologi pengajuan anggaran hingga pengesahannya.

Ketua Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Emir Moeis menilai pertemuan di Hotel Four Seasons, Jakarta, bukan pertemuan liar. Menurut Emir, sebuah pertemuan dikatakan liar apabila mengatasnamakan Panitia Anggaran DPR RI dan menghasilkan suatu keputusan.

Subscribe to Subscribe to