TERPIDANA kasus korupsi proyek pengadaan kapal patroli di Departemen Perhubungan (Dephub), Bulyan Royan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas vonis tingkat pertama. Kuasa hukum Bulyan, Sapriyanto Refa menilai Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah melakukan kekeliruan, dengan menjatuhkan putusan hukuman yang tidak sesuai dengan surat dakwaan.
Penegakan hukum terhadap kepala daerah yang bertindak pidana korupsi memang sering menemui batu sandungan. Selain faktor munculnya konflik kepentingan, prosedur izin dari presiden untuk menyidik kepala daerah tidak jarang menjadi faktor lamanya penyelesaian perkara.
Awal tahun ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk satuan tugas baru. Mereka beranggotakan penyidik-penyidik berpengalaman. Namanya Satgas Koordinasi Supervisi (Korsup) Korupsi Daerah. Sesuai namanya, tugas mereka berkeliling ke daerah-daerah.
Selama tiga tahun terakhir ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menangkap sedikitnya 23 kepala daerah koruptor. Ada gubernur, wali kota, hingga bupati.
Penyidik Kantongi Motif Pemberian Cek ke DPR
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mau gegabah ketika mengusut dugaan suap di balik pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) yang menyeret Miranda Swaray Goeltom. Tim penyidik optimistis, keterlibatan Miranda dapat diungkapkan dalam sidang.
Mencermati pemilihan presiden, tampaknya agenda politik mereka hanya dititikberatkan pada kebijakan dan pola perekonomian yang akan diterapkan seandainya mereka terpilih. Tidak satu pun pasangan calon yang memprioritaskan agendanya pada penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi yang nyata-nyata masih sangat marak.
"Seandainya saya bukan besan Presiden, saya tidak akan berada di sini."
Terdakwa kasus aliran dana Bank Indonesia, Aulia Tantowi Pohan, menyatakan dirinya adalah korban konspirasi politik dan ambisi kekuasaan dengan Bank Indonesia sebagai alatnya. Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia ini juga merasa menjadi korban opini publik sebagai pelaku tindak pidana korupsi.
MINGGU ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil pimpinan Departemen Keuangan (Depkeu) dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Kedua lembaga akan mendapat sosialisasi pencegahan korupsi sebagaimana sudah diterima lembaga lain sebelumnya.
Keempat tersangka anggota DPR para "operator lapangan".
AGUS Condro, pelapor dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubenur Senior BI Miranda Goeltom, meminta tokoh kunci di Komisi IX diperiksa. Sebab, ia mengaku hanya menerima sejumlah dana, bukan penentu skenario suap.
WAKIL Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Nizar Dahlan menyatakan protes terhadap cincin purnabakti anggota dewan terlalu berlebihan. Menurutnya, cincin emas berlogo DPR sebagai tanda mata kepada anggota dewan periode 2004-2009 hal wajar.
