DPR dinilai terbukti lamban dalam membahas RUU Pengadilan Tipikor.
TIGA calon presiden (capres) yang bertarung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) harus mendorong semua pemimpin partai politik yang menjadi mitra koalisinya untuk memerintahkan kadernya di DPR agar mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
UNDANG-UNDANG (UU) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melarang jaksa mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Terlebih, kalau PK tersebut diajukan atas putusan bebas. Demikian kesimpulan yang dapat diambil dalam diskusi yang bertajuk Peninjauan Kembali dalam Tata Hukum Indonesia di Jakarta, Selasa (23/6).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pembuatan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) No 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengolahan Limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Desakan ini diutarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Relawan Nusantara saat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Kementerian Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH), di Jakarta, kemarin.
KPK menghitung jumlah uang dugaan suap dan menelusuri alirannya.
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Direktur PT Masaro Radiokom, Anggoro Wijaya, sebagai tersangka. Keterlibatan pengusaha ini diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan alat sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan pada 2007.
"Tidak adil bagi Syahril Sabirin."
Kejaksaan Agung menolak menunda eksekusi Joko Soegiarto Tjandra, terpidana kasus cessie Bank Bali. Namun, jaksa belum menyatakan Joko sebagai buron. Jaksa masih memberikan kesempatan bagi Joko untuk menyerahkan diri secara sukarela hingga Jumat pekan ini.
Pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum dalam beberapa proses peradilan hukum pidana dipertanyakan kebenarannya.
Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu yang akan dikeluarkan, apabila pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jangan dijadikan sebagai komoditas politik. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, RUU itu harus diundangkan sebelum tanggal 19 Desember 2009.
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Udju Djuhaeri langsung mengundurkan diri begitu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus suap laporan Agus Condro dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) BI Miranda Swaray Goeltom.
Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Jhony Allen Marbun menjadi bulan-bulanan hakim saat bersaksi di Pengadilan Tipikor kemarin (22/6). Jhony dipanggil terkait dugaan aliran dana Rp 1 miliar yang diserahkan anggota Komisi V DPR Abdul Hadi Djamal
Kasus Korupsi dengan Bulog, Ranendra Didenda Rp 150 Juta
Palu hakim memungkasi sidang mantan Direktur Keuangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ranendra Dangin di Pengadilan Tipikor kemarin (22/6). Hakim akhirnya menghukum direktur umum dan personalia Angkasa Pura I itu tiga tahun penjara.
