Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi menuai kritik. Presiden dinilai menuding tanpa fakta, bahkan tidak pernah mengklarifikasi kepada KPK tentang informasi yang diperolehnya.
Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat diperintahkan mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang saat ini masih dibahas DPR dan pemerintah, sebelum 1 Oktober 2009. Dengan demikian, sebelum masa jabatan DPR periode 2004-2009 berakhir, sudah ada kepastian terhadap nasib pengadilan tipikor dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
TERTANGKAPNYA Hengky Samuel Daud, bos PT Istana Sarana Raya, dalam kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) menimbulkan efek bola salju. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seakan mendapat amunisi baru dan siap-siap menciduk para kepala daerah yang terindikasi kuat terlibat kasus itu. Optimisme tersebut diperoleh setelah semua bukti pendukung dikumpulkan. (Jawa Pos, 22 Juni 2009).
Terpidana kasus korupsi dana hak tagih (cessie) Bank Bali Rp 546 miliar Djoko Sugiarto Tjandra masih bebas melenggang. Setelah dikabarkan berada di Papua Nugini (PNG), bos Grup Mulia tersebut dilaporkan telah terbang lagi ke negara lain.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penyadapan handphone (HP) Rani Juliani dan Nasrudin Zulkarnain atas perintah Ketua KPK (nonaktif) Antasari Azhar awal Januari lalu. Itu dilakukan setelah Antasari mengungkapkan bahwa sang istri, Ida Laksmiwati, mendapat teror saat berada di pusat perbelanjaan.
TULISAN singkat ini hendak menyoroti pentingnya keterbukaan informasi terkait dengan calon pejabat. Sebab, penciptaan pemerintahan terbuka dan transparan (open and transparence government) sebagai target ditetapkannya UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mustahil berhasil jika para calon pejabat tidak terbuka dan tidak bersih.
Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menegur jaksa penuntut umum perkara korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum dengan terdakwa Romli Atmasasmita. Menurut majelis hakim, jaksa harus menunjukkan keseriusan memanggil saksi yang akan dihadirkan dalam sidang.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Mochammad Jasin menegaskan bahwa Direktur PT Masaro Radiokom Anggoro Wijaya sudah dicekal sejak beberapa waktu yang lalu. "Dia masih dicekal. Masa berlaku surat cekal masih belum habis," ujar Jasin saat dihubungi tadi malam.
Penggiat antikorupsi, Saldi Isra, menduga adanya gerakan untuk ”membunuh” Komisi Pemberantasan Korupsi bersama-sama. Hal ini dilakukan karena banyak pemangku kepentingan yang tak terlalu nyaman dengan keberadaan komisi yang gencar melawan korupsi itu.
Jika ditetapkan sebagai tersangka, tugas-tugasnya akan diambil alih oleh Kepala Dinas.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menerima pemberitahuan terkait dengan status tersangka mantan Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Journal Effendi Simbolon. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Journal sebagai tersangka pada Senin lalu. Dia diduga telah melakukan korupsi proyek pengadaan pembuatan film yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2006-2007, senilai Rp 5,4 miliar.
