Hasil riset Transparency International Indonesia (2017) menyebutkan bahwa selama lebih dari satu dekade terakhir, intensitas dan kualitas serangan balik terhadap para pengungkap korupsi semakin sistematis.

Masyarakat yang berperan dalam pemberantasan korupsi, baik posisinya sebagai pelapor, saksi, maupun akademisi, sering kali mendapatkan ancaman, penganiayaan, pembunuhan, hingga serangan balik melalui penggunaan instrumen pelaporan pidana. Sebutlah seperti pencemaran nama baik, penghinaan, ataupun melalui kasus-kasus yang direproduksi sedemikian rupa.

Laporan Daya Saing Global 2017-2018 yang baru-baru ini diumumkan Forum Ekonomi Dunia membersitkan harapan baru pada pemerintah agar mengakselerasi pembangunan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi.

Pada tanggal 6 Maret 2017 lalu, Indonesia Corruption Watch menyambangi Ira Koesno, seorang mantan presenter televisi (anchor) terkenal, dan saat ini aktif menjadi wanita karir yang berkecimpung di dunia jasa konsultan Manajemen Bisnis. Setelah tidak aktif di dunia pertelevisian, Ira mendirikan perusahaan bernama Irakoesno Communications.

Bupati Bojonegoro Suyoto sedang mencoba menerapkan instrumen baru pencegahan korupsi: keterbukaan kontrak! Inisiatif bupati itu dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak. Melalui peraturan bupati ini, berbagai dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga dibuka ke publik secara daring (online).

Langkah pertama untuk melakukan reformasi dan perbaikan adalah dengan mengakui adanya penyakit pada birokrasi (”bureaupathologies”) dan menganggap itu sebagai sesuatu yang serius. Tanpa itu, salah kelola pemerintahan akan terus berlangsung dan membuat kerusakan.

Gerald E Caiden

Di depan forum perayaan Hari Antikorupsi, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo mengakui Indonesia belum serius dalam pemberantasan korupsi (Kompas, 10/12/17).

Jajak pendapat harian Kompas (7-9 Juni 2017) mengungkap bahwa masalah terbesar bangsa Indonesia ialah korupsi (42,8 persen), penegakan hukum (17,7 persen), kemiskinan (12,9 persen), dan masalah SARA (10 persen). Yang membuat Indonesia mundur ialah korupsi makin meningkat (26,9 persen), ekonomi memburuk (22,7 persen), hukum tebang pilih (12,6 persen), sumber daya alam dikuasai luar negeri (8,4 persen), dan konflik SARA meningkat (8,4 persen).

Dalam sebuah pidato di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Presiden Joko Widodo mengingatkan para menteri, gubernur, dan wali kota/bupati agar memperbaiki anggaran yang tidak masuk akal.

Presiden mencontohkan ada anggaran pemulangan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang jumlahnya Rp 3 miliar. Dana yang digunakan untuk pemulangan TKI ternyata hanya Rp 500 juta, sedangkan yang Rp 2,5 miliar justru untuk rapat dalam kantor, rapat di luar kantor, rapat koordinasi, kunjungan daerah, dan alat tulis kantor.

Alfito Deannova Ginting atau lebih dikenal dengan Alfito Denova adalah salah satu jurnalis televisi Indonesia. Alvito mengawali kariernya sebagai pembaca berita di Liputan 6 SCTV sejak tahun 2000 sampai 2007. Kemudian bergabung dengan TV One dan saat ini menjadi jurnalis di CNN TV Indonesia. Pada Februari 2017 lalu, pria yang dikenal ramah ini pernah menjadi moderator dalam debat kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.  

Sebagai mantan seorang hakim, pengabdian Asep Iwan Iriawan selama bertahun-tahun bagi negeri ini tentu tidak diragukan lagi. Pria yang sering disapa Asep ini meski akhirnya memutuskan untuk berhenti sebagai hakim, namun kiprahnya di bidang hukum terus berjalan. Setelah berhenti, Asep kini memilih profesi sebagai akademisi dan aktif mengajar di sejumlah perguruan tinggi. Selain mengajar Asep juga banyak berpartisipasi dalam kerja-kerja advokasi dan kampanye antikorupsi bersama organisasi masyarakat sipil.

Upaya pemberantasan korupsi di tahun 2017 mengalami salah satu pukulan terberatnya. Berbagai upaya dilakukan untuk menghambat maupun melemahkan kerja-kerja penegakan hukum korupsi. Hal yang paling mencolok adalah dibentuknya pansus angket DPR yang tujuannya lebih condong untuk melemahkan KPK dengan mencari kesalahan dan mendorong revisi UU KPK.