GERAKAN Cinta Indonesia Cinta KPK (CICAK) menilai surat testimoni Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar sebagai bagian dari skenario usaha pelemahan KPK. Koalisi sejumlah LSM pendukung KPK itu meminta pihak kepolisian bersikap profesional dan hati-hati dalam menindaklanjuti testimoni Antasari.
Reformasi kantor perpajakan ternyata belum beriringan dengan keterbukaan informasi pada publik, terbukti Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP-Pratama) Bukittinggi menutup diri kepada insan pers.
Eksistensi Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi Jakarta kini tinggal menunggu hari. Desember 2009, pengadilan itu segera berakhir, apalagi jika Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tak kunjung diselesaikan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Hasil audit dana kampanye Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2009 harus ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum. Saat ini kantor akuntan publik sedang mengaudit laporan dana kampanye dari ketiga pasangan calon presiden dan calon wapres, yang diperkirakan selesai pada awal September 2009.
Komisi Pemberantasan Korupsi harus berani mengembangkan perkara dugaan suap pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait proyek di Departemen Perhubungan. Permintaan majelis hakim yang mengadili perkara korupsi dengan terdakwa anggota Komisi V DPR, Abdul Hadi Djamal, agar jaksa penuntut umum menindaklanjuti keterangan terdakwa di sidang, seharusnya segera ditanggapi.
Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara kembali menjadi topik pembicaraan pascaberedarnya testimoni Ketua nonaktif KPK Antasari Azhar.
Testimoni Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif Antasari Azhar tentang pemberian suap kepada pimpinan KPK amat mengagetkan publik.
Seperti kita ketahui Antasari Azhar (AA), tersangka kasus pembunuhan Nasruddin beberapa waktu lalu mengungkapkan pengakuan (testimoni) terkait dengan dengan dugaan suap yang dilakukan oleh pimpinan, pejabat dan penyidik KPK. Koalisi CICAK memberikan sikapnya.
Seperti kita ketahui Antasari Azhar (AA), tersangka kasus pembunuhan Nasruddin beberapa waktu lalu mengungkapkan pengakuan (testimoni) terkait dengan dengan dugaan suap yang dilakukan oleh pimpinan, pejabat dan penyidik KPK. Koalisi CICAK memberikan sikapnya.
Menhan mengingatkan, tidak ada keterbukaan mutlak.
Kalangan Media massa mengaku cemas terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Rahasia Negara yang saat ini sedang dibahas panitia kerja DPR. Hal ini mengemuka dalam pertemuan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dengan pemimpin redaksi media massa cetak dan elektronik di kantor Departamen Pertahanan (Dephan), Jakarta, Kamis (6/8).
